Jakarta, CNBC Indonesia - Amnesty International mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan milik negara maupun swasta di India telah mengirimkan setidaknya 2.596 pasokan militer ke Israel selama konflik di Gaza berlangsung. Laporan terbaru tersebut merinci pengiriman berbagai jenis persenjataan, amunisi, hingga komponen militer yang dilakukan dalam periode Oktober 2023 hingga November 2025.
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menegaskan bahwa pemerintah India seharusnya menyadari risiko besar di balik kebijakan fasilitasi transfer senjata tersebut. Ia menyoroti bagaimana keuntungan komersial tetap dikejar oleh perusahaan-perusahaan terkait di tengah penderitaan yang terus berlangsung di wilayah konflik.
"Mengingat adanya perintah tindakan sementara dari Mahkamah Internasional yang mengakui risiko genosida terhadap warga Palestina di Gaza, otoritas India tidak dapat secara kredibel berargumen bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut. Keputusan untuk mengizinkan serta memfasilitasi transfer senjata ke Israel membawa risiko besar dan berkontribusi pada pelanggaran serius hukum internasional," kata Callamard dilansir Middle East Eye, dikutip Minggu (2/8/2026).
Berdasarkan laporan "Made in India: The Supply of Weapons and Ammunition to Israel", total pengiriman tersebut mencakup 564.970 bagian persenjataan peledak, termasuk hulu ledak drone dan selongsong peluru artileri.
Selain itu, terdapat 390.516 suku cadang senjata ringan kelas militer serta ratusan komponen kendaraan tempur yang dikirimkan kepada pemasok utama militer Israel.
"Perusahaan India terus mendapat untung dengan memasok komponen dan amunisi yang ditujukan untuk sektor pertahanan Israel," tambah Callamard.
Sementara itu, hubungan pertahanan antara New Delhi dan Tel Aviv tercatat mengalami percepatan signifikan dalam satu dekade terakhir di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
India saat ini tercatat sebagai pembeli senjata Israel terbesar di dunia, bahkan beberapa produsen senjata Israel telah mendirikan fasilitas produksi melalui usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan India.
"Masalah ekspor India, termasuk ekspor apa pun yang secara langsung atau tidak langsung memiliki implikasi militer, dipandu oleh kepentingan nasional kami dan oleh komitmen kami terhadap berbagai rezim," tegas Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar pada Desember 2024 lalu.
Pemerintah India sendiri merupakan salah satu pendukung terkuat Israel dan menolak seruan untuk memberlakukan embargo senjata.
Hingga Juli 2026, tercatat setidaknya sebanyak 247.387 warga Palestina telah menjadi korban jiwa maupun luka sejak kampanye militer Israel diluncurkan di Gaza sebagai respons atas serangan kelompok Hamas.
(hsy/hsy)
