REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia pangan yang merugikan masyarakat luas.
Amran menegaskan di Jakarta, Ahad, bahwa pemerintah terus memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi dan produk beras lainnya. Tujuannya untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak sehat. "Publik bertanya mana tersangkanya. Tersangkanya sudah ada dan proses hukumnya sedang berjalan. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat," katanya.
Kerugian Fantastis Akibat Praktik Ilegal
Menurut Amran, pemerintah bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah. Sampel tersebut diuji untuk memeriksa mutu, kandungan gizi, legalitas, dan kewajaran harga.
Hasil pengawasan pemerintah menunjukkan potensi kerugian yang sangat besar. Dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi diperkirakan menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada beras premium diperkirakan mencapai sekitar Rp98 triliun.
Amran menegaskan bahwa pemberantasan mafia pangan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata niaga pangan sekaligus melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang bermutu dan terjangkau.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Dukungan Elemen Pemuda dan Mahasiswa
Langkah tegas Kementerian Pertanian ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago, menyatakan organisasinya siap mengawal langkah tersebut. "Kami percaya beliau berani membela kepentingan rakyat, dan kami akan memastikan implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Hanif.
Senada dengan itu, anggota Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia, Ida Rahayu, menilai pemberantasan mafia beras fortifikasi sangat penting karena dampaknya langsung dirasakan petani dan masyarakat. "Langkah tegas ini memang harus dilakukan pemerintah. Kalau tidak dituntaskan, yang dirugikan bukan hanya konsumen tetapi juga petani. Kami mahasiswa siap bersinergi mendukung langkah pemerintah sekaligus mengawal kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak rakyat," tegas Ida.
Dukungan juga datang dari Ketua IKA BEM Universitas Nasional, Tommy Suswanto. Ia menyatakan bahwa pemberantasan mafia pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. "Kami memiliki cara pandang yang sama dengan Pak Menteri. Mafia pangan yang merugikan perekonomian bangsa harus diberantas bersama," kata Tommy.
