Oleh:Marsuki
Guru Besar FEB Unhas
Perekonomian global masih penuh ketidakpastian cukup mengkhawatirkan. Akibat, fragmentasi geopolitik, lonjakan harga energi, disrupsi rantai pasok global, hingga tren proteksionisme perdagangan internasional.
Hal ini kemudian menjadi persoalan berat yang membayangi stabilitas ekonomi banyak negara, di antaranya Indonesia. Oleh karena itu, di tengah ketidakpastian makroekonomi global tersebut, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar : ke depan, di mana tumpuan dan episentrum pertumbuhan baru yang mampu menopang daya tahan ekonomi nasional agar bisa resiliensi dan berkelanjutan ?
Bisa dijawab: ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI)! Rencana perhelatan forum investasi strategis APINDO di Sulsel hari ini yang menghadirkan figur penting nasional, di antaranya Wakil Presiden RI ke-10 & 12 Jusuf Kalla, jajaran pimpinan daerah dari Sulsel, Sulbar, Kaltara, Sultra, para bupati/wali kota berbasis sektor komoditas dan logistik, hingga pimpinan sektor keuangan serta DPN APINDO menjadi momen penting dan strategis untuk diketahui publik, terutama dampaknya terhadap perbaikan pembangunan secara regional dan nasional kedepan.
Pertemuan ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial atau ajang promosi investasi seperti biasanya, melainkan sebuah upaya konsolidasi ekonomi tingkat tinggi guna merajut proses resiliensi KTI sebagai superhub pangan, energi, dan logistik regional dan nasional.
Selama bertahun-tahun, narasi pertumbuhan KTI kerap dipandang sebelah mata dan secara parsial disebut hanya sebagai wilayah kawasan kaya sumber daya alam mentah yang diektraksi tanpa integrasi rantai pasok nilai regional yang terstruktur dan kuat. Namun, ketika volatilitas harga pasar komoditas strategis dunia mengancam pertumbuhan makro, maka cara pandang tersebut harus dirubah dan perlu direposisi sesuai dengan dinamika perubahan perekonomian global, nasional, regional, termasuk daerah.
KTI memiliki dua aset strategis yang tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia dalam merespons bahkan meredam ketidakpastian global. Pertama, adanya keanekaragaman komoditas sektor riil yang potensial dan strategis, utamanya sektor pertanian agrikultur, perikanan, dan hasil bumi. Kedua, posisi geostrategis KTI yang terhubung langsung dengan koridor perdagangan masa depan global dan regional yang sangat strategis dan menjanjikan.
Kehadiran para kepala pemerintahan, Gubernur Sulsel, Sulbar, Kaltara, dan Sultra bersama para kepala daerah seperti Wali Kota Makassar, Bupati Sidrap, Luwu Utara, dan Toraja Utara menunjukkan adanya satu kesadaran dan keinginan politik dan ekonomi mendasar dalam kaitannya dengan upaya membangun daya saing di kawasan regional secara bersama, terkoordinasi, dan bersinergi, sehingga tidak lagi dalam konteks daerah berjalan sendiri-sendiri seperti selama ini.
Misalnya, akan terjalinnya sinergi koridor pangan dari Sidrap dan Luwu Utara, konektivitas pelabuhan ekspor di Makassar New Port (MNP), serta adanya pasokan bahan baku industri ke Kaltara dan Sultra sebagai bentuk nyata atas pemenuhan rantai pasok dalam negeri agar tahan terhadap guncangan eksternal akibat berbagai dinamika krisis yang bisa terjadi setiap waktu.
Maka untuk kepentingan tersebut diperlukan beberapa kespekatan dan pendekatan yang bisa dan perlu dilakukan para pihak terkait. Di antaranya, mengubah potensi ekonomi dan bisnis yang sangat menjajikan menjadi bankable project melalui kemitraan konkret yang bisa dilaksanakan.
Ketidakpastian global seringkali membuat investor dan lembaga keuangan bersikap risk-averse atau enggan mengambil risiko. Di sinilah peran krusial kepemimpinan dunia usaha (DPN APINDO) dan perbankan pemerintah dan swasta, bahkan asing menemukan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak.
Jadi tugas utama forum investasi ini adalah menjembatani narasi tentang potensi sumber daya ekonomi daerah yang strategis akan bisa menjadi proyek yang bankable atau layak dan aman didanai oleh sektor keuangan dalam arti luas. Selain itu, perlu disadari bahwa investor tidak hanya membutuhkan janji adanya tersedia potensi sumber daya alam, atau tersedianya dana, melainkan kepastian hukum, penyederhanaan hambatan regulasi (debottlenecking), kepastian insentif, dan kejelasan alur logistik.
Pelibatan senior business leader seperti Jusuf Kalla dan pimpinan APINDO, forum ini menunjukkan adanya pesan penting, semoga akan masuknya penanaman modal skala besar, baik di sektor hilirisasi kakao, kelapa sawit, EBT, seperti PLTB Sidrap, maupun pariwisata berkelas dunia di Toraja atau daerah wisata lainnya.
Di antara yang perlu diatur adanya kewajiban investor menggandeng pelaku usaha dan UMKM local sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Investasi inklusif seperti itu merupakan salah satu cara menciptakan pemerataan ekonomi dan berusaha yang bisa memastikan terciptanya stabilitas sosial-ekonomi di tingkat lokal khususnya.
Jadi posisi Sulsel sebagai hub perekonomian strategis di KTI bersama dengan provinsi sekitarnya maka KTI tidak lagi diposisikan sebagai hanya kumpulan wilayah pinggiran Indonesia, melainkan akan berfungsi sebagai sabuk pengaman (safety belt) logistik, pangan, dan pasokan energi nasional utamanya bagi wilayah sekitarnya.
Saat rantai pasok impor global terganggu akibat konflik geopolitik atau krisis iklim, ketahanan pangan dan energi nasional akan didukung langsung oleh kemampuan produksi dalam negeri atau lokal.
Jadi misalnya dengan mengakselerasi smart farming di Sidrap, hilirisasi agroindustri di Luwu Utara, serta integrasi jaringan pelabuhan antar regional di KTI, maka jelas semua itu merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda segera perlu dialksanakan.
Akhirnya, keberhasilan dari forum investasi kelas atas ini tidak perlu dinilai dari susunan panelis atau banyaknya nota kesepahaman (MoU) yang mungkin bisa ditandatangani. Namun yang dibutuhkan di tengah bayang-bayang resesi dan gejolak global yang masih terjadi, masyarakat dan dunia usaha menantikan keberanian eksekusi kebijakan yang disepakati dari para pemangku kepentingan strategis di KTI.
Diharapkan, konsolidasi para pejabat strategis, regulator, dan pimpinan bisnis di Sulsel bisa melahirkan tiga hasil. Satu, ada daftar Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang kredibel. Dua, ada komitmen harmonisasi regulasi dan kemudahan berusaha antarprovinsi di KTI, dan tiga, ada komitmen pembiayaan riil yang terkait sektor-sektor produktif dan ramah lingkungan (green & sustainable finance) oleh sektor keuangan.
Jika sinergi ini bisa direalisasikan, maka KTI tidak hanya akan mampu menahan kondisi ketidakpastian global, namun bisa tumbuh menjadi penggerak baru bagi resiliensi dan kemajuan perekonomian Indonesia ke depan. (*)
