Liputan6.com, Jakarta - Berbagai penolakan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026 dinilai akibat kurang maksimalnya komunikasi publik oleh penyelenggara. Minimnya sosialisasi membuat rasa khawatir masyarakat makin berlebih atas sensus tersebut, belum lagi kondisi itu ikut diperkeruh berita hoak yang beredar di media sosial.
Padahal, keberadaan lembaga penyiaran (TV dan radio) akan dapat membantu penyelenggara mensosialisasikan pesan tentang pentingnya sensus tersebut ke masyarakat.
Advertisement
"Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga pada keberhasilan komunikasi publik. Semakin baik lembaga penyiaran memberikan edukasi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk disensus. Kasus ini bisa mencontoh apa yang dilakukan penyelenggara Pemilu lalu melalui sosialisasi yang masif di lembaga penyiaran," kata Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Menurut dia, pentingnya sosialisasi untuk memastikan kepercayaan masyarakat akan program sensus tersebut.
"Masyarakat perlu mengetahui bagaimana mengenali petugas resmi, memahami tujuan sensus, serta menyadari bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya," ungkap Tulus.
Ia mengusulkan pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melibatkan lembaga penyiaran untuk menyukseskan program sensus tersebut.
"Jumlah lembaga penyiaran di Indonesia ada ribuan. Selain itu, jangkauannya bisa sampai daerah-daerah dan media ini masih menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat," jelas Tulus.
