Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, aktivitas ekspor mineral bisa kembali berjalan sesudah Pemerintah menyamakan pemahaman antarinstansi mengenai aturan logam tanah jarang (LTJ).
Menurutnya, larangan ekspor cuma berlaku untuk LTJ sebagai produk utama, bukan produk pertambangan yang hanya mengandung unsur LTJ sebagai mineral turunan/ikutan.
Dia menegaskan, Pemerintah tengah menyempurnakan regulasi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.
Pernyataan itu disampaikan Dudung, pagi hari ini, Senin (3/8/2026), dalam keterangan pers, di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepala KSP melanjutkan, sekitar 100 kapal yang sebelumnya sempat tertahan akibat perbedaan interpretasi dalam proses verifikasi, sudah bisa beroperasi lagi.
“Kalau logam tanah jarang secara murni, tidak boleh diekspor, tapi kalau turunannya (mineral ikutan), kandungan yang ada di nikel, timah, ada pasti 0,0 sekian persen. Jadi kalau kandungannya 0,0 sekian persen, hasil kesepakatan boleh diekspor. Akhirnya, lebih 100 kapal ekspor yang sempat tertahan mulai beroperasi,” ujarnya.
Sekarang, mineral turunan dari logam tanah jarang bisa kembali diekspor sesudah melalui pemeriksaan PT Sucofindo selaku surveyor yang menjadi acuan bagi Bea Cukai dan instansi terkait.
Lebih lanjut, Dudung bilang solusi persoalan ekspor mineral merupakan hasil koordinasi intensif KSP dengan lintas kementerian dan lembaga.
Dia mengklaim, KSP berhasil menyelaraskan persepsi seluruh instansi terkait. Sehingga, tidak ada lagi salah tafsir tentang larangan ekspor mineral tanah jarang.
“Merujuk pada hasil rakor tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang atau LTJ di KSP pada hari Senin 27 Juli 2026, yaitu antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Terkait untuk menyusun harmonisasi regulasi mengenai pengelolaan dan tata niaga mineral ikutan yang mengandung logam tanah jarang,” ungkapnya.
Selain komoditas pertambangan utama, Kepala KSP juga menyebut, produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami tetap bisa diekspor.
Dengan catatan, kandungannya tergolong naturally occurring radioactive material, serta memenuhi persyaratan pengujian keselamatan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait penyempurnaan aturan teknisnya, KSP terus mengawal proses koordinasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan batasan teknis yang jelas.
“Pemerintah sedang menyiapkan pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung. Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sucofindo dapat menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas yaitu antara lain alumina, tembaga katoda, dan komoditas turunan dari nikel,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Dudung menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor supaya penegakan hukum berjalan selaras dengan kepastian iklim usaha, tanpa merugikan para pelaku industri.
Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, pihaknya mendukung penuh perlindungan bagi pelaku usaha serta visi jangka panjang Pemerintah dalam membangun industri bernilai tambah di dalam negeri.(rid/iss)
