Terkini, Bulukumba – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba menyampaikan apresiasi atas berbagai aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) yang masa berlakunya telah berakhir pada 2023.
Pemerintah berharap lahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Aspirasi tersebut sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, yang mendorong agar lahan eks HGU Lonsum dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, mengatakan pemerintah daerah menghargai setiap masukan yang bertujuan mendorong pemanfaatan lahan secara produktif, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan.
“Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengapresiasi aspirasi dari masyarakat maupun DPRD atas desakan agar lahan eks HGU Lonsum nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan daerah, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba,” kata Andi Ayatullah dalam keterangan tertulisnya pada Senin 3 Agustus 2026.
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa kewenangan terkait mekanisme maupun penetapan status pengelolaan lahan eks HGU tersebut berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap menghormati seluruh tahapan administrasi dan mekanisme yang sedang berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Untuk mekanisme pengelolaannya tentu kita masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menghormati seluruh proses administrasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Andi menjelaskan, dalam proses pembahasan permohonan pembaruan HGU, Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga telah dilibatkan sebagai bagian dari Panitia Pemeriksa Tanah B yang dibentuk oleh Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proses sesuai kewenangan yang dimiliki, meskipun keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.
“Dalam proses ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah dilibatkan dalam Panitia Pemeriksa Tanah B. Saat ini kita menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait tindak lanjut atas permohonan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan pemerintah pusat, Pemkab Bulukumba berharap lahan eks HGU tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan produktif, termasuk pengembangan komoditas hortikultura maupun tanaman bernilai ekonomi tinggi.
“Pada prinsipnya, apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh Pemerintah Pusat, harapan kita lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.
Potensi lahan yang cukup luas ini dapat dikembangkan untuk tanaman hortikultura maupun komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga mampu mendukung ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Bulukumba menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan produktivitas lahan, serta penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
