JAKARTA, KOMPAS - Pagar besi yang beberapa hari terakhir terpasang di kawasan Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, telah dicopot. Di sisi lain, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta dipastikan tetap kondusif.
Pantauan di lokasi pada Senin (3/8/2026), sekitar pukul 15.00 WIB, menunjukkan pagar besi setinggi sekitar dua meter yang sebelumnya membentang di sisi luar Mal Kota Kasablanka (Kokas) sudah tidak ada. Hanya menyisakan sejumlah traffic cone berwarna oranye yang berjajar di sepanjang sisi luar bangunan.
Aktivitas di sekitar pusat perbelanjaan juga berlangsung normal. Akses pejalan kaki menuju mal tetap terbuka, sementara sejumlah petugas keamanan berjaga di beberapa titik, mulai dari area trotoar, gerbang masuk, lobi, hingga jalur keluar kendaraan untuk mengatur arus pengunjung.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berkomunikasi langsung dengan Pendiri Pakuwon Group, Alexander Tedja, menyusul munculnya perhatian publik terhadap pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan, termasuk Mal Kokas.
Berdasarkan keterangan Alexander Tedja, pagar di Mal Kota Kasablanka memang telah direncanakan untuk dibongkar. Sementara itu, penataan di properti Pakuwon Group lainnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
”Saya sudah berbicara langsung dengan Pak Alex Tedja. Beliau mengatakan itu hanya inisiatif manajemen lokal dan akan segera diselesaikan,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya, dikutip Senin (3/8/2026).
Isu pagar mal, kata Alex Tedja, memang cukup ramai di media sosial. Namun, ia sepakat situasi saat ini masih aman, sehingga tidak diperlukan pagar.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Chairman Lippo Group, James T Riady, mengatakan, seluruh mal milik Lippo memang pernah memasang pagar saat Indonesia menghadapi kerusuhan. Namun, pagar-pagar tersebut telah lama dibongkar seiring membaiknya situasi keamanan.
”Sekarang sudah tidak diperlukan lagi karena situasi sudah tenang,” ujar James.
Ia mengatakan, kondisi keamanan yang kondusif juga tercermin dari tingginya minat pelaku usaha untuk membuka gerai baru di berbagai pusat perbelanjaan.
”Kami terus membuka pusat perbelanjaan baru karena permintaan sangat tinggi. Kalau situasi tidak aman, tentu para tenant tidak akan berlomba membuka toko,” katanya.
Maruarar berharap penjelasan dari kedua pemilik pusat perbelanjaan tersebut dapat meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai langkah Pakuwon Group dan Lippo Group menjadi bukti bahwa pelaku usaha tetap percaya terhadap kondusivitas keamanan dan prospek ekonomi nasional.
”Yang harus dibangun adalah optimisme. Faktanya, situasi keamanan kondusif, aktivitas ekonomi berjalan normal, pusat-pusat perbelanjaan ramai dikunjungi, bahkan permintaan ruang usaha terus meningkat. Tidak ada alasan untuk membangun persepsi seolah-olah kondisi keamanan memburuk,” kata Maruarar.
Adapun Pakuwon Group merupakan salah satu pengembang dan pengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia dengan jaringan mal yang tersebar di berbagai kota, seperti Surabaya, Jakarta, Bekasi, Yogyakarta, dan Solo. Di Jakarta, Pakuwon mengelola Kota Kasablanka, Gandaria City, dan Blok M Plaza.
Sementara itu, jaringan Lippo Mall juga tersebar di berbagai kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Bali, Manado, hingga Kendari. Beberapa pusat perbelanjaan yang dikelola Lippo Group di antaranya Lippo Mall Kemang, Lippo Mall Puri, Plaza Semanggi, Lippo Mall Nusantara, Senayan Park (SPARK), Bandung Indah Plaza, Sun Plaza Medan, Palembang Icon, dan Lippo Mall Kuta.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya tidak akan mengeluarkan imbauan maupun arahan khusus kepada para pengelola pusat perbelanjaan terkait pencopotan pagar.
Menurut Alphonzus, APPBI akan sepenuhnya mengikuti kebijakan dan arahan yang ditetapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
”APPBI tidak akan mengeluarkan imbauan ataupun arahan karena sepenuhnya akan mengikuti arahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Alphonzus saat dihubungi pada Senin (3/8/2026) sore.
Sebelumnya ia juga menyebut, pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan bertujuan merapikan alur pengunjung. Pemagaran tidak terkait dengan masalah keamanan, tetapi semata-mata untuk kepentingan ketertiban.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengkhawatirkan pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan memunculkan persepsi bahwa kondisi keamanan di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, ia meminta para pengelola mal dan gedung komersial tidak memasang pagar secara berlebihan.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan terus berkoordinasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keamanan ibu kota tetap terjaga. Ia juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena situasi keamanan di Jakarta hingga saat ini tetap kondusif.
”Jangan sampai (pemagaran berlebihan) menjadi pandangan bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal, koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum terus berjalan, Jakarta aman-aman saja,” kata Pramono.
Terkait pembangunan pagar tinggi, Pramono mengakui belum ada aturan yang secara khusus melarang pemasangannya. Namun, menurut dia, pagar yang dipasang secara berlebihan dapat mengurangi kenyamanan serta tidak sejalan dengan wajah Jakarta.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pemprov Jakarta sedang mendorong konsep kota yang lebih terbuka, hijau, dan ramah bagi masyarakat. Karena itu, keberadaan pagar-pagar tinggi dinilai tidak sejalan dengan arah penataan ruang tersebut.
”Saya berpikir pagarnya itu enggak perlu tinggi-tinggi. Kemudian yang penting pohonnya yang banyak, lebih hijau,” ujarnya.
Sebelumnya, pada akhir Agustus 2025, Jakarta sempat diwarnai aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Saat itu, massa menyuarakan berbagai tuntutan, termasuk terkait kesenjangan antara pejabat publik dan masyarakat.
Dalam kericuhan tersebut, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan dan pembakaran oleh orang tak dikenal. Peristiwa itu juga mengakibatkan korban jiwa, korban luka, serta kerugian material yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Meski Pemprov Jakarta memastikan situasi keamanan ibu kota tetap kondusif, Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu meminta pemerintah merespons secara serius keresahan masyarakat yang muncul setelah pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan.
Menurut Kevin, Pemprov Jakarta perlu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa situasi di ibu kota tetap aman. Namun, hal itu tidak cukup hanya melalui pernyataan, melainkan harus dibarengi dengan langkah nyata.
”Pernyataan bahwa keadaan di Ibu Kota aman saja tidak cukup. Perlu ada kerja nyata dari Pemprov Jakarta dengan berkoordinasi bersama berbagai elemen terkait untuk memastikan sekaligus menjamin keamanan di Ibu Kota,” ujarnya, Senin (3/8/2026).
Ia menilai keresahan yang muncul di tengah masyarakat harus ditanggapi secara serius. Karena itu, Pemprov Jakarta perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga keamanan dan ketertiban.
Pemprov Jakarta dinilai perlu meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, pelaku usaha seperti asosiasi pengelola mal, serta unsur masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik kepada publik mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan.
Kevin menambahkan, Pemprov Jakarta sebenarnya telah memiliki wadah koordinasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
”Tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan bahwa di Jakarta ini sudah ada Forkopimda, forum yang juga melibatkan aparat keamanan. Dalam rangka menjawab keresahan yang sedang berkembang dan menenangkan masyarakat, keberadaan forum tersebut harus dimaksimalkan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Basri Baco berharap kericuhan seperti yang terjadi pada Agustus 2025 tidak kembali terulang. Selain memperkuat kesiapan aparat keamanan, masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi memicu konflik.
Menurut Basri, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan keamanan, keselamatan masyarakat, maupun merusak fasilitas publik.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) merupakan aset bersama. Karena itu, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.
Menanggapi fenomena sejumlah pusat perbelanjaan yang memasang pagar lebih tinggi, Basri menilai langkah tersebut sebenarnya tidak diperlukan apabila seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
