Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memprakirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tumbuh dalam kisaran 5,6-6,0 persen secara tahunan (year on year/yoy), didukung oleh sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Purbaya Yudhi Sadewa memandang bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 kemungkinan terjadi perlambatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 diperkirakan tidak terlalu jauh dari angka 5,4 persen.
Ia menjelaskan bahwa proyeksi ini mempertimbangkan puncak ketidakpastian yang terjadi pada kuartal II 2026 seiring dengan berlangsungnya perang Timur Tengah dan meningkatnya harga minyak. Di dalam negeri, pada periode tersebut, pemerintah juga tengah mengantisipasi kondisi agar APBN tetap aman.
Akan tetapi, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026 akan lebih baik. Hal ini juga didukung oleh koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan bank sentral untuk memastikan mesin pertumbuhan tetap berjalan.
“Kita juga akan memberikan beberapa stimulus kepada perekonomian. Dalam waktu dekat, kalau tidak salah, akan diumumkan stimulus untuk mobil dan motor listrik. Nanti Bapak Presiden yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 3 Agustus 2026.
Selain itu, ia menambahkan berbagai langkah lainnya juga diupayakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk memastikan likuiditas pada sistem keuangan tetap cukup melalui koordinasi dengan bank sentral.
“Juga memastikan iklim investasi sudah menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami juga akan memastikan belanja pemerintah di semester II lebih lancar dibandingkan semester I, terutama dibandingkan di kuartal II tahun ini,” kata Purbaya.
Baca Juga :
Purbaya Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat di Kuartal II-2026(Ilustrasi. Foto: Dok MI) Realisasi belanja dan pendapatan negara tumbuh positif Untuk diketahui, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir kuartal II 2026 atau tumbuh 17,8 persen (yoy).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.298,6 triliun, atau tumbuh 29,4 persen (yoy). Realisasi Belanja dipengaruhi oleh antara lain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun hingga akhir kuartal II 2026 atau tumbuh kuat sebesar 21,4 persen (yoy).
Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh tinggi 24,6 persen (yoy). Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin baik, dampak implementasi Coretax yang positif, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan sinyal pemulihan dan mencapai Rp152,0 triliun, atau tumbuh 3,4 persen (yoy).
Realisasi kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) on track dengan menunjukkan capaian yang baik sebesar Rp271,0 triliun atau tumbuh 21,6 persen (yoy).
Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452,0 triliun hingga akhir kuartal II 2026 atau tumbuh 59,4 persen (yoy).
Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal dan dinamika pasar keuangan.
