Perum Bulog resmi mengantongi skema margin baru sebesar 7% setelah disetujui pemerintah. Kebijakan itu diproyeksikan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan membuka jalan bagi pembahasan penerapan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga seragam di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, perubahan margin telah mendapat persetujuan Presiden, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, serta kementerian terkait lainnya.
Sebelumnya, margin yang diterima Bulog hanya sebesar Rp50 per kilogram. Dengan skema baru sebesar 7%, nilai margin diperkirakan mencapai sekitar Rp970 per kilogram.
"Kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp970. Dengan angka tersebut, sampai akhir tahun diproyeksikan neraca keuangan Bulog akan menjadi positif sekitar Rp1,14 triliun," ujar Ahmad Rizal ditemui di kantornya, Senin (3/8).
Persetujuan margin itu sejalan dengan perubahan regulasi yang diterbitkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 3 Tahun 2026 yang mengubah Perbapanas Nomor 7 Tahun 2025.
Aturan itu mengatur mekanisme penghitungan nominal margin berdasarkan kuantum pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), termasuk komponen biaya dan rumus perhitungannya.
Ahmad Rizal mengatakan, membaiknya kondisi keuangan Bulog akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah menggandakan anggaran operasional pemeliharaan gudang agar kualitas dan standar beras tetap terjaga.
"Dalam waktu dekat kami akan meningkatkan pemeliharaan gudang. Biaya operasional di gudang akan kami naikkan menjadi dua kali lipat. Harapan kami kualitas beras dan standarisasinya tetap terjaga sesuai yang diharapkan pemerintah," katanya.
Selain memperkuat operasional, Bulog juga mulai membahas rencana penerapan skema beras satu harga. Menurut Ahmad Rizal, wacana tersebut sebelumnya menunggu kepastian skema margin agar kondisi keuangan perusahaan lebih sehat.
Ia mengatakan, setelah neraca Bulog diproyeksikan kembali positif, perusahaan akan mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menerapkan harga beras medium SPHP yang seragam di seluruh Indonesia.
"Kalau memang sudah positif, kami akan ajukan agar beras medium SPHP bisa memiliki satu harga dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah harganya Rp11.000 per kilogram, tentu jika pemerintah mengizinkan," ujarnya.
Harga Rp11.000 tersebut mengacu pada harga keluar gudang, ia belum memerinci lebih lanjut terkait harga beras yang diterima konsumen. Meski demikian, Ahmad Rizal menegaskan besaran harga maupun waktu implementasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah melalui rapat koordinasi.
"Nanti kita tunggu kebijakan dari pemerintah, satu harganya berapa," katanya.
Dalam Perbapanas Nomor 3 Tahun 2026 juga diatur bahwa margin digunakan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Bulog, antara lain menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah yang aman dan berkualitas, mendukung stabilisasi harga, melindungi kepentingan petani, serta memperkuat infrastruktur.
Dalam aturan itu menetapkan rumus penghitungan margin. Nilai margin diperoleh dari total biaya pengadaan dalam negeri ditambah biaya kemasan, dikurangi hasil penjualan produk samping, kemudian dibagi kuantum pengadaan setara beras dan dikalikan 7%.
