jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mendukung agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dimulai lebih awal.
Menurut HNW, penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah.
BACA JUGA: Kemenhaj Umumkan Daftar Jemaah Haji 2027, Pelunasan Dimulai Agustus
Karena itu, berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan baik dari DPR maupun masyarakat luas perlu dilakukan dan diimplementasikan sejak awal agar kualitas penyelenggaraan hani dan pelayanan calon jemaah haji Indonesia semakin baik dan semakin meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan HNW dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan.
BACA JUGA: Pemerintah Mulai Siapkan Haji 2027, Apa Alasannya?
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti dan Plt. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Agus Husein.
HNW menyampaikan Komisi VIII DPR telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persetujuan kebutuhan uang muka BPIH yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah sekitar Rp 4 triliun untuk pembayaran awal layanan jemaah haji nantinya di Armuzna (Arofah, Muzdalifah dan Mina) sebagaimana ketentuan dari pihak Arab Saudi.
BACA JUGA: Saudi Buka Pembayaran Layanan Haji 2027, Kemenhaj Ajukan Pencairan Rp 4 Triliun
"Karena itu, persiapan haji 2027 harusnya juga dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada jamaah semakin baik, di antaranya melalui sosialisasi penyelenggaraan haji kepada masyarakat luas, agar mereka memahami hingga turut memberikan masukan untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik memenuhi prinsip meaningfull participation,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (3/8).
HNW menjelaskan kebijakan di Arab Saudi saat ini adalah langsung membuka persiapan haji mendatang sejak berakhirnya haji di tahun berjalan.
Karena itu, masukan yang didapat dari evaluasi Komisi VIII DPR, para pemangku kepentingan, hingga calon jamaah maupun alumni haji, maupun dari masyarakat luas, penting dilakukan dan agar segera disinkronkan dengan rencana kebijakan penyelenggaraan haji 2027 mendatang.
HNW menyampaikan tujuan sosialisasi seperti ini selain menyampaikan informasi mengenai aturan UU dan praktek penyelenggaraan haji, tetapi juga dalam rangka menghadirkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan praktek penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang.
"Juga agar masyarakat termotivasi untuk membantu jemaah haji menjaga kemabruran haji mereka setelah kembali dari ibadah haji dan kembali bergabung ke tengah masyarakat,” lanjut Hidayat.
Anggota DPR Fraksi PKS ini juga mengingatkan pembentukan Kementerian Haji merupakan ikhtiar menghadirkan tata kelola haji yang lebih baik dan profesional.
Hidayat mengatakan PK sejak Pilpres 2014 bersama Prabowo yang saat ini masih calon presiden telah mengusulkan pemisahan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai bagian dari komitmen memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.
Dirinya bersyukur kini sudah terbentuk lembaga negara yang bukan hanya berbentuk 'Badan' Penyelenggara Haji sebagaimana ketentuan dalam Perpres nomer 154 thn 2024, tapi setingkat Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umroh sesuai UU nomer 14 Tahun 2025 dan kemudian Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomer 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umrah di tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan berbagai peningkatan layanan dan perbaikan dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025 seperti soal syarikah, kartu nusuk dan lain-lain,” sambung Hidayat.
Karena itu, dirinya menekankan tahun kedua penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah harusnya bisa lebih baik lagi.
Apalagi dengan pengalaman positif itu dan ikhtiar persiapan penyelenggaraan haji sejak awal maka penyelenggaraan haji mestinya bisa lebih baik.
“Agar jemaah haji 2027 nanti bisa lebih tenang dan khusyu’ dalam menjalankan ibadah haji, sehingga memperoleh haji yang mabrur dan doanya maqbul termasuk doa untuk negerinya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur,” pungkas Hidayat. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fase Mina Berakhir, Menhaj Siapkan Haji 2027
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
