Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah masuk dalam revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengupayakan penjadwalan dengan Presiden Prabowo untuk meresmikan tahap pertama proyek PLTS 100 GW tersebut. Menurutnya, proyek itu telah disusun berdasarkan masterplan dan perencanaan yang matang.
"Nanti saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk kita peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 gigawatt tahap pertama. Kan kita buat masterplan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di Bali," ujar Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).
Adapun, saat ditanya apakah proyek PLTS 100 GW merupakan proyek tersendiri atau telah masuk dalam revisi RUPTL, Bahlil menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan telah mengikuti mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan kapasitas PLTS 100 GW telah tercantum dalam revisi RUPTL.
"100 GW sudah masuk (revisi RUPTL), peak loh ya, 100 GWp," kata Tri.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke energi hijau salah satunya dengan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapasitas terpasang hingga 100 Gigawatt (GW) setidaknya pada 2029 mendatang.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan listrik dari energi surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Kami ingin bergerak sangat cepat untuk menggunakan listrik dari energi surya. Kami memiliki rencana dan kami bertekad untuk berjalan secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya," ujar Prabowo dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, khususnya di kawasan Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami," tegas Prabowo.
Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.
(haa/haa)
