Ketua DPR Puan Maharani menyoroti masih lemahnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi laut di Indonesia setelah rentetan kecelakaan kapal yang terjadi belakangan.
Menurutnya, berbagai insiden tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam sistem transportasi laut yang harus segera dibenahi.
Hal itu disampaikan Puan menyusul kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura. Kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar itu terbakar di tengah pelayaran. Peristiwa tersebut menyebabkan lima orang meninggal dunia.
“Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (4/8).
Hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Sementara itu, sebanyak 233 penumpang telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Pemerintah juga masih melakukan validasi data penumpang.
Puan menilai kecelakaan KM Mutiara Sentosa II bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Sebelumnya, pada 15 Juli 2026, Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa tenggelam di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Dalam insiden tersebut, hingga hari kesembilan operasi pencarian, sebanyak 58 korban ditemukan selamat dan empat orang meninggal dunia. Namun, masih ada 14 korban yang belum ditemukan.
Menurut Puan, banyaknya kecelakaan kapal menjadi alarm bahwa keselamatan pelayaran masih menjadi persoalan mendasar.
“Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia,” ucapnya.
Puan juga menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang mencuat dalam beberapa kecelakaan kapal. Pada kasus tenggelamnya KLM Nurul Salsa, kepolisian tengah mengusut dugaan kelalaian hingga manipulasi manifes penumpang.
Sementara itu, dalam kasus kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Kementerian Perhubungan mengakui adanya kesimpangsiuran data manifes penumpang. Selain itu, Kemenhub juga masih mendalami dugaan tidak tersedianya sekoci penyelamat di kapal tersebut.
“Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini,” tegas Puan.
Selain dua insiden tersebut, Puan juga menyinggung sejumlah kecelakaan kapal lain yang terjadi sepanjang tahun ini. Di antaranya insiden miringnya KM Dharma Kartika IX di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, pada 27 Januari akibat robohnya muatan truk saat pembukaan pintu ramp kapal yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan tiga lainnya terluka.
Kemudian pada 26 Maret, KM Anaya terbakar di Perairan Maluku yang diduga dipicu puntung rokok yang menyambar jeriken bahan bakar hingga menyebabkan lima anak buah kapal mengalami luka bakar. Pada 28 April, KM Sabuk Nusantara 106 juga menabrak bangunan pesisir di Banda Neira setelah keluar dari jalur sandar dan merusak sebuah penginapan dua lantai.
Insiden lain terjadi ketika KM Mega Harapan tenggelam di Perairan Labuan Mas usai dihantam kapal berbadan besi akibat cuaca buruk. Peristiwa itu menyebabkan seorang nakhoda meninggal dunia dan satu anak buah kapal hilang.
Lalu, pada 1 Agustus 2026, kapal wisata KLM Eternity kehilangan kendali di perairan Pulau Satonda setelah mesinnya mati akibat dihantam gelombang tinggi. Seluruh 30 penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat.
Puan menilai rangkaian kecelakaan tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menempatkan keselamatan pelayaran, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan masyarakat di negara kepulauan seperti Indonesia.
“Masyarakat menggunakan kapal laut bukan karena pilihan gaya hidup, tetapi karena kebutuhan. Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Menurut Puan, setiap kecelakaan transportasi laut bukan hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga mengurangi rasa aman masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Maka penting bagi Pemerintah untuk menjadikan keselamatan penumpang sebagai indikator utama evaluasi penyelenggaraan transportasi laut nasional,” ungkap Puan.
Ia menegaskan evaluasi terhadap operator kapal, pengelola pelabuhan, maupun regulator tidak cukup hanya diukur dari kelancaran arus penumpang dan distribusi logistik.
“Tetapi juga dari kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan korban, serta menurunkan tingkat fatalitas setiap insiden,” ujar Puan.
“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” lanjutnya.
Puan juga meminta pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, target tersebut perlu disertai evaluasi berkala agar setiap kementerian, lembaga, operator, hingga regulator memiliki tanggung jawab yang terukur dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.
“Dengan demikian, setiap lembaga/kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” kata Puan.
Mantan Menko PMK itu menegaskan negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus dihantui kekhawatiran setiap kali menggunakan transportasi laut.
“Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menghadirkan sistem transportasi yang bukan hanya untuk menghubungkan antarpulau, tetapi juga menjamin bahwa setiap perjalanan berlangsung dengan standar keselamatan yang memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” jelas Puan.
“Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman, adalah hak masyarakat yang harus bisa diwujudkan oleh Negara,” pungkas dia.
