JAKARTA, DISAY.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, putusan MK berlaku sejak dibacakan sehingga tidak perlu menunggu hingga batas waktu pelaksanaan pada 2028. Meski demikian, ia menekankan bahwa putusan tersebut bisa dijalankan kapan saja.
"Putusan Mahkamah Konstitusi begitu dibacakan sebetulnya sudah langsung berlaku, sehingga bisa dijalankan kapan saja. Namun memang Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu sampai 2028," kata Charles kepada wartawan, Selasa, 4 Agustus 2026.
BACA JUGA:PERINDRA Minta Kejagung Bertindak Tegas, Tuntut Pengusutan Tuntas dan Pemeriksaan Etik
Ia menjelaskan, MK telah menafsirkan bahwa penganggaran Program MBG yang dimasukkan ke dalam klaster pendidikan bertentangan dengan konstitusi.
Karena itu, menurut Charles, pemerintah berkewajiban menyesuaikan kebijakan anggaran agar sejalan dengan putusan tersebut.
"Nah menurut saya, sebagai warga negara yang baik, sebagai pemerintah sebagai pengelola negara yang baik tentu harus taat konstitusi. Tafsir dari Mahkamah Konstitusi adalah anggaran MBG yang dimasukkan dalam klaster pendidikan itu inkonstitusional," ujarnya.
Charles berpandangan implementasi putusan MK sebaiknya mulai dilakukan dalam penyusunan APBN 2027.
BACA JUGA:Istri Damkar Tak Sadari Perubahan Sikap Suami Sebelum Meninggal Bertugas
Bahkan, ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan anggaran melalui APBN Perubahan 2026 apabila dinilai memungkinkan.
"Kalau kita mau taat konstitusi, kita tidak mau melanggar konstitusi, maka putusan MK harus segera diterapkan yaitu dianggarkan di tahun 2027. Bahkan kalau perlu dibuat APBN Perubahan di tahun 2026," jelasnya.
Meski demikian, politikus PDIP ini mengakui keputusan mengenai waktu pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian dari komitmen menjalankan konstitusi.
BACA JUGA:Mundur dari Sekolah Gratis di Banten, Swasta Tetap Harus Bebaskan Biaya hingga Siswa Lulus
"Artinya kembali lagi, ini terserah pemerintah, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah ingin taat konstitusi, tidak mau melanggar konstitusi, maka penerapan dari putusan MK harus dilakukan sesegera mungkin," pungkasnya.
