Indonesia memiliki kawasan hutan sekitar 125,5 juta hektare yang mencakup hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Hutan bukan sekadar ruang ekologis, melainkan fondasi sosial, ekonomi, dan fiskal yang menopang kehidupan jutaan warga serta kepentingan strategis negara.
Hutan Indonesia dikelola oleh 579 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 30,2 juta hektare, 11.236 kelompok masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial dengan luas 8,4 juta hektare, dan 573 kawasan konservasi dengan luas sekitar 27,4 juta hektare. Tiga rezim pengelolaan tersebut memperlihatkan spektrum korporasi, masyarakat, dan negara.
Nilai ekonomi sumber daya hutan selama ini bertumpu pada tiga kelompok besar, yaitu hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan (jasling). Statistik Kementerian Kehutanan 2024 mencatat produksi kayu bulat dari PBPH mencapai 54,73 juta meter kubik, produksi hasil hutan bukan kayu mencapai 870.409,96 ton, dan realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat industri besar mencapai 66,31 juta meter kubik. Nilai ekspor produk industri kehutanan juga mencapai 12,59 miliar dolar AS pada 2024.
Data tersebut menunjukkan kekuatan lama sektor kehutanan. Industri kayu, pulp, kertas, kayu lapis, kayu gergajian, rotan, getah, bambu, madu, minyak atsiri, dan berbagai komoditas bukan kayu masih memberi nilai ekonomi. Prayitno (2025) dalam artikel "Masa Senja Industri Kehutanan Indonesia" mengingatkan bahwa industri kehutanan menghadapi titik balik. Sektor kehutanan tidak boleh hanya bertumpu pada ekstraksi kayu. Hutan harus bergerak menuju ekonomi jasa ekosistem yang lebih luas, bernilai tinggi, dan berkelanjutan.
Imbal Jasa KarbonJasa lingkungan sektor kehutanan mencakup pemanfaatan air, energi air, panas bumi, ekowisata, keanekaragaman hayati, dan imbal jasa karbon. Kementerian Kehutanan (2025) mencatat kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi menyerap 8.661 tenaga kerja pada 2024. Jasa lingkungan sudah memiliki pijakan ekonomi, meskipun nilainya belum sebesar potensinya.
Imbal jasa karbon membuka cakrawala baru bagi ekonomi kehutanan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang diikuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 sebagai penanda diresmikannya kembali perdagangan karbon di Indonesia, setelah lima tahun dibatasi menggunakan instrumen regulasi. Sektor kehutanan merupakan sumber kredit karbon terbesar di Indonesia.
Novita et al. (2022) menghitung potensi solusi iklim alami (natural climate solutions) Indonesia sekitar 1,3 gigaton CO₂e per tahun. Potensi tersebut berasal dari sekitar 26 juta hektare hutan tanah mineral, kawasan hidrologi gambut, dan lanskap mangrove. Temuan ini menegaskan hutan Indonesia tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga menyimpan nilai iklim global yang dapat dikonversi menjadi pendapatan sah apabila negara membangun proyek karbon secara kredibel.
Harga kredit karbon global tidak lahir dari angka teknis semata. Pasar menilai kualitas metodologi, kebertambahan, permanensi, risiko kebocoran emisi, perlindungan sosial, dan reputasi pengembang proyek. MSCI Carbon Markets (2021) pernah memprediksi harga kredit karbon pada 2030 berkisar 20-50 dolar AS atau rata-rata 35 dolar AS per ton CO₂e dan terus meningkat pada 2040 menjadi 50 dolar AS per ton CO₂e seiring tingginya permintaan. Bank Dunia (2025) menjelaskan perbedaan harga itu memberi pesan penting bahwa pasar menghargai integritas, bukan sekadar sertifikat.
Skenario moderat dengan harga 35 dolar AS per ton CO₂e pada 2030 memberi gambaran ekonomi yang sangat besar. Potensi 1.301 juta ton CO₂e dari sektor kehutanan dapat menghasilkan nilai kotor sekitar 46 miliar dolar AS atau setara Rp 774,6 triliun. Nilai itu berpotensi menaikkan kontribusi kehutanan terhadap PDB dari rata-rata sekitar 0,7 persen pada periode 2010-2025 menjadi 3,4 persen pada 2030. Kontribusi sektor kehutanan terhadap penerimaan negara periode 2010-2025 yang hanya mencapai rata-rata 0,24 persen juga dapat naik menuju 2,46 persen pada 2030 apabila negara menarik penerimaan dari nilai ekonomi karbon secara adil.
Transformasi ParadigmatikTransformasi ekonomi kehutanan membutuhkan perubahan paradigma. Pemegang PBPH, pengelola perhutanan sosial, pengelola kawasan konservasi, pemerintah daerah, dan pelaku industri harus mulai memandang hutan sebagai portofolio ekonomi ekosistem. Paradigma lama menempatkan kayu sebagai produk utama. Paradigma baru menempatkan karbon, air, biodiversitas, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan jasa budaya sebagai bagian dari satu lanskap ekonomi yang saling terhubung.
Teori pengelolaan hutan modern mendukung pergeseran tersebut. Konsep pengelolaan hutan lestari menuntut keseimbangan antara produksi, konservasi, dan manfaat sosial. Pendekatan jasa ekosistem menilai hutan melalui manfaat penyediaan, pengaturan, pendukung, dan budaya. Gagasan nature-based solutions (NBS) menempatkan hutan sebagai infrastruktur alami untuk mitigasi iklim, adaptasi, ketahanan air, pengurangan risiko bencana, dan kesejahteraan masyarakat (Seddon et al., 2020). Pendekatan climate-smart forestry (CSF) juga menuntut pengelola hutan menggabungkan produksi, serapan karbon, ketahanan ekosistem, dan inovasi kebijakan (Nabuurs et al., 2017; Verkerk et al., 2020).
Pergeseran itu tidak berarti industri kayu harus ditinggalkan. Industri kayu tetap penting karena Indonesia memiliki pengalaman panjang, investasi, tenaga kerja, dan pasar ekspor. Namun, industri kayu perlu berdiri bersama komoditas bukan kayu dan jasa lingkungan. PBPH dapat mengembangkan portofolio usaha karbon, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, ekowisata, energi biomassa berkelanjutan, dan hasil hutan bukan kayu bernilai tambah. Kelompok perhutanan sosial dapat mengembangkan agroforestri, madu, bambu, aren, kopi hutan, rempah, jasa air, dan proyek karbon berbasis masyarakat.
Negara harus mengatur transformasi ini secara terencana, sistematis, dan teratur. Proyek karbon tidak boleh merampas hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pengembang proyek wajib menjalankan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau free, prior, and informed consent (FPIC). Pemerintah harus membuka metodologi, luas proyek, masa kontrak, pembeli, harga, biaya operasional, pembagian manfaat, dan mekanisme pengaduan. Keadilan sosial harus menjadi syarat pertama karena kredit karbon akan kehilangan nilai ketika masyarakat menolak dan pasar meragukan integritasnya.
Transformasi ekonomi kehutanan tidak boleh dimaknai dan berakhir sekadar sebagai agenda bisnis. Transformasi ini merupakan strategi nasional untuk memperluas sumber pertumbuhan, memperkuat fiskal, menjaga hutan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi lebih berkeadilan. Industri kehutanan mungkin memasuki masa senja apabila ia hanya bertumpu pada kayu. Namun, sektor kehutanan dapat menyambut fajar baru apabila negara, pelaku usaha, dan masyarakat menempatkan jasa ekosistem sebagai sumber nilai ekonomi masa depan. Indonesia perlu mengubah hutan dari ruang ekstraksi menjadi ruang penciptaan nilai. Hutan yang lestari harus menjadi dasar ekonomi yang produktif, adil, dan berdaulat.
Hadi Prayitno. Direktur Eksekutif The Reform Initiatives dan Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik (DAP) Universitas Nasional.
(rdp/imk)
