HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perilaku korupsi yang telah mengakar sejak era Orde Baru pada 1965 hingga pasca reformasi masih menjadi tantangan besar yang harus diberantas bersama, terutama oleh kalangan akademisi dan elemen sosial lainnya.
Dr M Busyro Muqoddus SH MHum, Anggota Dewan Pers 2025-2028 sekaligus mantan Ketua KPK periode 2010-2011, menegaskan bahwa korupsi yang merajalela saat ini terjadi karena diamnya elemen sosial, termasuk akademisi. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga akademisi yang tidak boleh hanya bermain narasi tanpa riset dan kontribusi nyata pada kondisi daerah dan nasional.
“Sejak 1965 korupsi tidak surut. Era pasca Soeharto, wafatnya reformasi adalah kesalahan kita semua,” katanya dalam diskusi bertema “Kaya SDA, Miskin Anggaran: Reformasi Pajak Hijau dalam Meretas Ketimpangan Fiskal Daerah.”
Busyro menambahkan, korupsi ini menjadi tanggungjawab akademisi. Jangan lengah dengan status unggul saja, sebab ada berhala baru bernama scofus.
Executive Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menarik banyak penghasilan dari daerah, terutama sektor tambang, sebagai upaya efisiensi dan mengurangi perilaku korupsi di daerah. Ia menggarisbawahi bahwa kerakusan daerah menjadi muara utama permasalahan tersebut.
“Muaranya pada kerakusan daerah. Sudah menjadi manhaj, kalau mau kaya bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya SDA,” jelas Bhima.
Menurutnya, dalam konsep negara kesatuan seperti NKRI, pembatasan kewenangan kepala daerah oleh pemerintah pusat memungkinkan hal tersebut terjadi.
Ketua Center for Information and Development Studies (CIDeS) ICMI Sulsel, Dr Adi Suryadi Culla, mengungkapkan bahwa ketimpangan yang ada bukan semata karena ketidakmampuan masyarakat, melainkan juga ketimpangan yang disengaja melalui korupsi struktural dan kemiskinan struktural.
“Ada korupsi struktural dan kemiskinan struktural. Dimana warga miskin tidak semata-mata karena tidak mampu, tapi disengaja. Mereka bisa apa bila miskin dan bodoh,” bebernya.
Sementara itu, Syamsu Alam, akademisi FEB UNM dan pengurus CIDeS ICMI Sulsel, menyoroti kebijakan anggaran di banyak daerah, termasuk Sulsel, yang tidak efektif menghilangkan kemiskinan. Bahkan sektor kesehatan disebutnya memberikan kontribusi negatif terhadap ketimpangan.
“Belanja kita tidak terlihat untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak ada yang konsisten peruntukannya. Bahkan kontribusi negatif pada ketimpangan adalah sektor kesehatan,” pungkasnya.
Kegiatan diskusi ini digelar oleh CIDeS ICMI Sulsel bersama CELIOS dan dihadiri kalangan akademisi serta pengurus CIDeS ICMI. Ketua ICMI Sulsel, Prof Dr Arismunandar MPd, membuka acara yang merupakan bagian dari agenda Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI tahun 2026.
Diskusi tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara akademisi dan elemen sosial dalam memberantas korupsi dan meretas ketimpangan fiskal demi kemajuan daerah dan nasional. (*)
