Pantau - Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan sumber daya kementerian dan lembaga (K/L) serta transformasi menuju Government 5.0 melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) guna meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.
Nyoman menyampaikan hal tersebut dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Ia mengungkapkan, “Kombinasi keduanya (menjadi) kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.”
Enam Tantangan Menuju Government 5.0Nyoman menjelaskan terdapat enam tantangan utama dalam mewujudkan Government 5.0.
Tantangan tersebut meliputi belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta tantangan keamanan siber dan kolaborasi.
Menurut Nyoman, penerapan ESG yang dipadukan dengan pemanfaatan AI dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan menjadi langkah penting dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.
Pemeriksaan Keuangan Didorong untuk Mendukung Indonesia Emas 2045Dalam kesempatan itu, Nyoman menyampaikan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan bukan sekadar instrumen untuk menghasilkan opini.
Ia menegaskan pemeriksaan tersebut juga merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan.
Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan mencakup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Indonesia.
Nyoman juga mengapresiasi empat entitas tersebut yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir.
BPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendorong momentum perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, “(Saya) berharap sinergi antara BPK dengan kementerian/lembaga terus ditingkatkan agar hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan opini yang baik, tetapi juga pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.”
