Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
IDXChannel - Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan instrumen krusial untuk mengukur capaian kinerja sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program pada semester berikutnya.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), M. Noer Alya Fitra, saat membuka agenda Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Kinerja Semester I Kementerian Haji dan Umrah Tahun Anggaran 2026.
"Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata M. Noer Alya Fitra, didampingi Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, Program, dan Anggaran, Marliza, saat membuka kegiatan secara resmi di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa Kemenhaj mengelola anggaran sebesar Rp3,1 triliun pada Tahun Anggaran 2026, yang mencakup alokasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Selain menilai capaian di semester pertama, forum ini juga membahas arah kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2027 guna memastikan kesinambungan pelaksanaan program-program prioritas kementerian di masa mendatang," ujar M. Noer Alya Fitra.
Evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhaj. Fokus tersebut mencakup peningkatan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jamaah, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta penguatan tata kelola organisasi.
Di samping itu, forum ini membahas penguatan sistem pengukuran kinerja, efektivitas pelaksanaan program prioritas, hingga optimalisasi kanal pengaduan masyarakat demi mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.
Monitoring dan evaluasi ini diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Melalui kegiatan ini, Kemenhaj berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi pelayanan haji dan umrah di Indonesia.
(kunthi fahmar sandy)
