jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII, Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) bergerak cepat dan serius menangani ancaman dampak kekeringan akibat puncak fenomena El Nino 2026, yang diperkirakan melebihi level kuat (strong).
Dia juga mendesak agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah rawan terdampak kekeringan.
BACA JUGA: Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino
"Peringatan dari BMKG ini adalah alarm keras bagi kita semua. Indikator yang menunjukkan El Niño berpotensi melampaui level kuat dan bertahan hingga awal 2027 tidak boleh dianggap remeh. Prinsip kita tegas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami meminta seluruh instansi terkait, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda, bergerak cepat melakukan intervensi sebelum krisis air meluas," seru Azis.
Oleh karena itu, pelaksanaan modifikasi cuaca perlu dipercepat selagi masih terdapat potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah.
BACA JUGA: Yuk Ikutan Bright Gas Cooking Competition 2026, Berhadiah Ratusan Juta!
Menurutnya, langkah antisipasi sejak dini jauh lebih murah dan efektif ketimbang menanggung dampak kerugian akibat bencana.
"Kita tidak boleh menunggu sampai sumur warga mengering total baru bertindak. Pemerintah Pusat melalui BNPB dan Pemda harus memperluas cakupan hujan buatan. Fokuskan hujan buatan untuk mengisi bendungan, waduk, dan embung-embung strategis," tegas Azis.
BACA JUGA: Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Bekasi Alami Kekeringan
Azis juga menyoroti potensi domino dari krisis iklim ini agar tidak berkembang menjadi krisis sosial di tengah masyarakat. Kekeringan ekstrem yang memicu gagal panen berisiko tinggi membuat bahan baku pangan menjadi langka dan mahal, serta memicu wabah penyakit akibat minimnya akses air bersih.
"Jangan sampai dampak El Nino ini meluas dan berubah menjadi masalah sosial baru. Gagal panen bisa membuat harga bahan pokok melonjak tajam dan membebani rakyat. Selain itu, krisis air bersih sangat berbahaya karena memicu penularan penyakit. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia jangan sampai menjadi korban akibat kekeringan dan ketiadaan pasokan air bersih," jelasnya.
?Politikus PDIP ini berharap kementerian/lembaga terkait lintas sektoral bersama Pemda meningkatkan koordinasi secara masif untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menjamin ketercukupan pangan nasional.
Dia juga menyerukan pentingnya mitigasi berbasis masyarakat untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga kuartal pertama 2027.
Aziz mengimbau warga di wilayah rawan kekeringan melakukan antisipasi mandiri dengan menyiagakan penampungan air, menerapkan gerakan hemat air, serta menjaga kecukupan konsumsi air bagi kelompok rentan.
?"Ancaman iklim ini membutuhkan kolaborasi dua arah. Pemerintah mengintervensi dengan teknologi dan bantuan logistik, sementara masyarakat memperkuat kesiapsiagaan mandiri," terangnya.(chi/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
