Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 diproyeksikan tetap bertahan di atas 5 persen, meski ada pelemahan ekspor akibat perlambatan permintaan global.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,35 persen secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen.
Menurut Josua, pelambatan itu lebih disebabkan tidak adanya faktor musiman Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada kuartal I 2026. Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan melemahnya permintaan global juga turut menekan kinerja ekspor Indonesia.
“Pertumbuhan diproyeksikan sekitar 5,35 persen yoy, melambat dari 5,61 persen pada triwulan I 2026. Perlambatan ini terutama merupakan normalisasi musiman karena Ramadan dan Idulfitri seluruhnya berlangsung pada triwulan pertama tahun ini,” kata Josua kepada kumparan pada Selasa (4/8).
Meski melambat, Josua menilai pertumbuhan ekonomi masih disokong kuat oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan pertumbuhan kredit.
“Sementara dukungan dari ekspor neto melemah,” jelasnya.
Josua menuturkan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh di atas 5 persen, pendorongnya adalah kebijakan pemerintah yang menahan kenaikan harga energi bersubsidi, perbaikan daya beli petani, juga meningkatnya pembelian kendaraan dan barang tahan lama.
Sementara itu, investasi juga tetap kuat dengan realisasi investasi kuartal II 2026 mencapai Rp 511,8 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 742 ribu tenaga kerja.
Lebih lanjut, Josua menjelaskan lonjakan impor terutama berasal dari bahan baku dan barang modal yang terjadi pada kuartal II mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi domestik.
Hanya saja, dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), kenaikan impor mengurangi kontribusi ekspor neto sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri.
Secara keseluruhan 2026, Josua memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025 sebesar 5,11 persen.
Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah perlu mengarahkan belanja pada sektor-sektor produktif dan memperkuat industri domestik agar pertumbuhan di atas 5 persen dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan.
“Stimulus yang terlalu umum berisiko hanya menaikkan impor. Perlindungan daya beli sebaiknya tetap terarah kepada kelompok rentan, sedangkan kebijakan industri perlu memperkuat bahan baku dalam negeri, efisiensi logistik, dan ekspor bernilai tambah,” terangnya.
LPEM UI Proyeksi Ekonomi Indonesia Turun Jadi 4,78%Di sisi lain, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 4,80 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan kisaran proyeksi 4,78-4,82 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 yang sebesar 5,12 persen. Dalam laporannya, LPEM UI menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi kombinasi tekanan domestik dan eksternal yang terjadi sepanjang 2026.
“Secara keseluruhan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2026 diperkirakan mencapai 4,80 persen secara tahunan, dengan kisaran proyeksi 4,78–4,82 persen,” tulis ekonom LPEM UI dalam laporannya, dikutip Rabu (5/7).
LPEM UI menyebut tiga faktor utama yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 diperkirakan berada di bawah 5 persen. Pertama, adanya efek basis tinggi (high base effect), karena pada kuartal II 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen.
Kedua, tidak ada dorongan musiman yang signifikan karena Ramadan dan Idulfitri ada pada kuartal I 2026. Ketiga, tingginya harga energi dan pelemahan rupiah memicu inflasi impor yang meningkatkan biaya produksi.
Selain itu, kenaikan harga BBM Pertamax dinilai mengurangi daya beli masyarakat imbas meningkatnya harga barang dan biaya transportasi.
LPEM UI membeberkan tekanan pada perekonomian Indonesia pertama kali terjadi pada akhir Januari 2026 saat MSCI membekukan proses rebalancing saham Indonesia akibat berbagai persoalan transparansi dan tata kelola.
Hal ini kemudian disusul dengan penurunan outlook Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan S&P. Keduanya juga menyoroti tata kelola fiskal, transparansi, serta potensi liabilitas kontinjensi fiskal yang terkait dengan Danantara.
Secara eksternal tekanan dimulai pada akhir Februari, saat Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer terhadap Iran. Konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah dimulai dan jalur pelayaran di Selat Hormuz terganggu hingga memicu arus keluar modal besar-besaran dari negara berkembang menuju aset safe haven, lonjakan harga energi, serta gangguan perdagangan global.
Menurut LPEM UI, kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal Indonesia imbas melonjaknya harga energi dan pelemahan rupiah yang meningkatkan beban subsidi serta kompensasi bahan bakar. Beban fiskal juga dinilai semakin berat karena pemerintah menjalankan sejumlah program jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Terlebih pelemahan rupiah juga terdorong menjadi lebih lanjut imbas kondisi fiskal yang semakin memburuk, kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal juga meningkat.
“Komunikasi publik pemerintah yang dinilai kurang baik serta peluncuran kebijakan yang dipertanyakan, seperti pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), semakin menggerus kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” jelas laporan tersebut.
LPEM UI menilai hingga saat ini investor masih belum sepenuhnya yakin terhadap transparansi, kredibilitas, dan prospek kebijakan Indonesia. Dengan demikian pemerintah dinilai perlu memprioritaskan perbaikan proses perumusan kebijakan, memangkas belanja yang tidak diperlukan, juga menjaga independensi bank sentral.
Kemudian pekerjaan rumah pemerintah Indonesia lainnya adalah memastikan kredibilitas dan transparansi kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada publik.
“Jika hal tersebut tidak dilakukan, Indonesia berpotensi menghadapi kondisi yang lebih buruk dari sisi keseimbangan fiskal, kepercayaan investor, dan pelemahan rupiah yang sepanjang 2026 telah menunjukkan kinerja yang sangat lemah,” tutup laporan tersebut.
