REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta bergerak menuju kota global tanpa meninggalkan akar budayanya. Di tengah pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan budaya Betawi sebagai bagian penting dari identitas dan arah pembangunan kota.
Komitmen itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Milad ke-25 Forum Betawi Rempug (FBR) di Area Parkir C3 Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).
Baca Juga
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
Gubernur Yakin Agustus Jakarta Aman dan Nyaman
Mal di Jakarta Mulai Copoti Pagar, Pramono Pastikan Kondisi Ibu Kota Aman Agustus Ini
Menurut Pramono, masyarakat Betawi memiliki peran besar dalam perjalanan Jakarta. Nilai gotong royong, keterbukaan, toleransi, dan semangat kebangsaan yang tumbuh dalam masyarakat Betawi ikut membentuk Jakarta sebagai kota majemuk.
“Masyarakat Betawi memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dan perjalanan Jakarta melalui nilai-nilai gotong royong, keterbukaan, toleransi, serta semangat kebangsaan. Nilai-nilai luhur inilah yang membentuk Jakarta sebagai kota yang majemuk,” ujar Pramono.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Peringatan Milad FBR mengangkat tema “Merawat Akar, Merajut Masa Depan”. Tema itu dinilai sejalan dengan arah transformasi Jakarta yang ingin tumbuh sebagai kota modern tanpa memutus hubungan dengan sejarah dan identitas budayanya.
Pramono mengapresiasi peran FBR selama seperempat abad dalam merawat budaya Betawi, memperkuat kebersamaan, dan menjaga kondusivitas Jakarta. Ia berharap organisasi tersebut terus menjadi mitra pemerintah, terutama dalam memperkenalkan kebudayaan Betawi kepada generasi muda.
“Kami berharap FBR terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya Betawi, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap identitas budayanya,” kata Pramono.
Penguatan budaya Betawi juga memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pemprov DKI kemudian menerjemahkannya melalui penggunaan busana adat dalam kegiatan pemerintahan, penguatan ornamen Betawi di ruang publik, serta penataan kelembagaan adat masyarakat Betawi.
Namun, Pramono menegaskan pengarusutamaan budaya tidak boleh berhenti pada simbol. Budaya Betawi harus memperoleh ruang untuk berkembang, diwariskan kepada generasi muda, serta memberi manfaat kepada seniman, komunitas, dan masyarakat.
“Jakarta harus terus bergerak maju menuju kota global tanpa pernah kehilangan akar yang menjadi kekuatannya,” kata dia.
Membuka Ruang bagi Seni dan Budaya
Penyelenggaraan Kharisma Batavia Menuju Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/7/2026), menjadi salah satu komitmen Pemprov DKI dalam pengarusutamaan budaya Betawi.
Pemprov DKI ingin ruang-ruang milik pemerintah tidak hanya digunakan untuk kegiatan birokrasi, tetapi juga menjadi tempat bagi seniman dan komunitas menampilkan karya.
“Jakarta saat ini membuka ruang seluas-luasnya agar budaya Betawi bisa ditampilkan. Apakah itu di Balai Kota, Kota Tua, Lapangan Banteng, A.A. Maramis, dan tempat lainnya, kami mendukung acara seperti ini untuk terus diadakan,” ujar Pramono.
Menurut dia, kegiatan seni dan budaya diperlukan agar kehidupan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kota global juga membutuhkan identitas, kreativitas, serta ruang perjumpaan bagi masyarakat.
“Kegiatan seperti ini terus dihidupkan karena kami berharap Jakarta menjadi kota yang semakin berwarna, kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan kehidupan seni dan budayanya,” tuturnya.
Dalam kegiatan itu, Pramono turut mengapresiasi Perhimpunan Kebayaku yang konsisten merawat kebaya. Ia menilai kebaya tidak sekadar busana tradisional, tetapi juga menyimpan sejarah, jati diri, dan nilai budaya yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
Kebaya telah masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO melalui nominasi bersama lima negara Asia Tenggara. Bagi Jakarta yang tumbuh sebagai kota multikultural, beragam jenis kebaya juga mencerminkan perjumpaan budaya yang telah berlangsung lama.
“Kalau bukan kita yang merawat, pasti tidak akan ada. Mau kebayanya Betawi, budaya Encim, Jawa, Madura, atau apa pun, yang jelas Pemprov DKI sebagai kota yang multikultural, multietnik, dan terbuka bagi siapa pun siap mendukung pelestariannya,” kata Pramono.
Ia menambahkan, kegiatan kebudayaan tetap perlu dijaga meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebudayaan bukan kebutuhan tambahan yang hanya mendapat tempat ketika kondisi fiskal sedang longgar.
“Walaupun Jakarta saat ini melakukan pengetatan anggaran, acara-acara seperti ini tetap ingin kami laksanakan. Inilah budaya kita yang harus dirawat bersama-sama,” ujarnya.
Pembukaan ruang ekspresi menjadi langkah penting, tetapi dampaknya bergantung pada konsistensi. Festival dan pertunjukan perlu diikuti pembinaan pelaku seni, regenerasi, dukungan produksi, serta kesempatan tampil yang berkelanjutan.
