Indonesia mengecam serangan terbaru Israel ke Gaza setelah adanya kesepakatan soal peluncutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Indonesia menilai serangan tersebut menghambat implementasi kesepakatan perdamaian untuk Gaza.
"Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke Gaza, termasuk serangan terhadap rakyat sipil dan infrastruktur sipil, dimana serangan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, tindakan yang dilakukan secara sengaja menghambat implementasi Peace Plan untuk Gaza, dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina," kata Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X resminya, Rabu (5/8/2026).
Kemlu dalam pernyataannya meminta Israel segera menghentikan serangannya secara permanen. Israel juga diminta segera memenuhi komitmennya sebagai pihak yang terlibat perjanjian.
"Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dari kesepakatan gencatan senjata, untuk menghentikan serangan militernya segera dan secara permanen, dan memenuhi seluruh komitmennya berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang sejalan dengan hukum internasional," kata Kemlu.
Diketahui, Dewan Perdamaian dan Trump pada Jumat (31/7) pekan lalu, mengumumkan kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari gencatan senjata Gaza. Dalam pernyataan pada saat itu, Dewan Perdamaian menyebutkan kelompok Hamas telah menyetujui kesepakatan tersebut, yang mencakup roadmap terperinci.
Roadmap yang dimaksud mencakup pengaturan keamanan, administratif, dan transisi di Jalur Gaza, serta usulan jalur politik.
Diatur juga soal perlucutan senjata Hamas—yang disebut oleh Hamas sebagai pengumpulan senjata berat tanpa keterlibatan Israel—dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza. Kedua ketentuan itu disebut saling berkaitan, dengan pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan kedua pihak.
Menanggapi roadmap tersebut, Kemlu menyatakan Indonesia menghormati dan menyambut baik kesepakatan tersebut. Hal itu karena kesepakatan itu dinilai sejalan dengan resolusi PBB tahun 2025.
"Indonesia menyambut baik pemberitaan bahwa Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya telah menerima Roadmap implementasi Peace Plan fase kedua untuk Gaza, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Hal ini merupakan langkah penting untuk proses penyelesaian konflik," tulis Kemlu.
"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menjamin pelindungan penuh terhadap warga sipil, tenaga medis dan pekerja kemanusiaan, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman, cepat dan tanpa hambatan," katanya.
Lebih lanjut, RI kembali menegaskan komitmennya mewujudkan proses politik yang kredibel untuk mencapai kemerdekaan Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara, sejalan dengan Resolusi PBB yang relevan dan parameter yang telah disepakati secara internasional, sebagai jalan bagi tercapainya perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan menyeluruh di Timur Tengah.
(yld/whn)
