Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol. Sandi Nugroho memimpin acara penyerahan piagam penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan penghargaan kategori Pelayanan Publik Prima Tahun 2025 kepada 11 satuan kerja dan satuan wilayah.
Penyerahan penghargaan yang berlangsung di Ballroom Hotel The Zuri Palembang dirangkai dengan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Piagam diserahkan oleh Irjen Pol Sandi bersama Karo Lemtala Stamarena Polri, Brigjen Pol A.A. Sagung Dian Kartini. Adapun empat satuan yang menerima piagam Predikat WBK Tahun 2025 adalah Satbrimob Polda Sumsel, Biddokkes Polda Sumsel, Polres Musi Rawas, dan Polres Ogan Komering Ulu Selatan.
Sementara itu, tujuh satuan wilayah yang memperoleh penghargaan kategori Pelayanan Publik Prima terdiri atas Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Ilir, Polres Prabumulih, Polres Muara Enim, Polres Lahat, serta Polres Ogan Komering Ulu Timur.
Dalam arahannya, Irjen Pol. Sandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan yang berhasil meraih penghargaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, konsistensi, dan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola organisasi serta kualitas pelayanan kepolisian.
"Predikat dan piagam ini bukanlah garis finis, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan," ujar Irjen Pol. Sandi dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Sandi menegaskan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas tidak cukup diukur dari terpenuhinya dokumen administrasi atau diperolehnya sebuah penghargaan. Predikat tersebut harus terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang mudah diakses, transparan, cepat, humanis, serta terbebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
Data Polda Sumsel menunjukkan sebanyak enam satuan kerja telah menyandang predikat Zona Integritas. Sementara sebanyak 13 satuan wilayah telah memperoleh predikat tersebut.
Secara keseluruhan, terdapat 17 satuan yang berpredikat WBK. Dua satuan lainnya telah mencapai jenjang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM, yakni Ro SDM Polda Sumsel sejak 2023 dan Polres Banyuasin sejak 2021. Selain itu, sebanyak 13 satuan wilayah telah memperoleh kategori Pelayanan Publik Prima.
Sandi juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pengaduan masyarakat. Di tengah keterbukaan informasi dan berkembangnya jurnalisme warga, setiap laporan masyarakat diminta segera ditindaklanjuti secara profesional tanpa harus menunggu sebuah persoalan menjadi viral.
"Pengaduan masyarakat harus direspons dengan cepat dan penuh empati. Jadikan ruang pelayanan sebagai etalase Polri yang ramah, humanis, serta bebas dari praktik calo maupun pungli," tegasnya.
Menurutnya, kritik dari masyarakat dan media harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan organisasi. Jajaran Polda Sumsel diminta tidak bersikap antikritik, tetapi menjadikan masyarakat dan media sebagai mitra kritis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik bertema 'Inovasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Berkelanjutan'. Materi disampaikan oleh dosen FISIP Universitas Sriwijaya, Sena Putra Prabujaya dan dilanjutkan dengan pendalaman teknis oleh Bagian Reformasi Birokrasi Polri Ro Rena Polda Sumsel.
Melalui bimbingan teknis tersebut, satuan yang telah meraih WBK dan Pelayanan Publik Prima diarahkan menjadi contoh bagi satuan lainnya. Inovasi yang dikembangkan juga diminta tidak sekadar memenuhi kebutuhan penilaian, tetapi sederhana, mudah digunakan, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima harus tercermin dalam pengalaman masyarakat ketika mengakses pelayanan kepolisian.
"Ukuran keberhasilannya bukan hanya piagam, tetapi bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, prosedurnya mudah, informasinya transparan, dan petugasnya melayani dengan sikap yang humanis. Inovasi juga harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan pelayanan membutuhkan kerja bersama seluruh fungsi dan satuan. Karena itu, semangat membangun super team harus menjadi bagian dari budaya kerja untuk memastikan setiap inovasi berjalan konsisten dan tidak berhenti setelah kegiatan penilaian berakhir.
Melalui penyerahan penghargaan dan bimbingan teknis tersebut, Polda Sumsel menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada pencapaian status administratif. Predikat WBK, WBBM, dan Pelayanan Publik Prima harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang bersih, responsif, mudah dijangkau, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol. Rony Samtana; Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso; para pejabat utama; serta Kapolres dan Kapolrestabes jajaran Polda Sumsel.
(prf/ega)
