Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR menjadwalkan pemanggilan Kementerian Perhubungan pada 19 Agustus 2026 guna membahas insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura.
"Ini gambaran lemahnya pengawasan terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Advertisement
Menurut dia, insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah karena kewenangan operasional kapal berada di bawah otoritasnya.
"Jadi menurut saya cukuplah sudah, yang sudah-sudah jadi pelajaran bagi kita semua, terutama memang pemerintah yang punya tanggung jawab. Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," ungkap Lasarus.
Dia menyebut, kecelakaan berulang di perairan Indonesia menjadi bukti lemahnya pemerintah terhadap keselamatan pelayaran.
"Kita sudah mengingatkan, ini rangkaian yang sudah kita ingatkan lama gitu, tapi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, korelasinya apa? Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup. Untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," jelas Lasarus.
"Tidak munculnya mata anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan ramp check, pengawasan kapal sebelum berlayar," sambung Politikus PDIP ini.
Lasarus juga menegaskan, tidak hanya Kemenhub yang akan dipanggil pihaknya.
"Kami sudah, kami akan mengundang Menteri Perhubungan, kemudian KNKT, kemudian Pelindo, kemudian pihak penyedia-penyedia jasa ya yang punya kapal. Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata dia.
"Meminta investigasi menyeluruh terkait pernyebab Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar," jelasnya.
