JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas putusan dua tahun penjara terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan langkah hukum tersebut juga diajukan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Muh. Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam.
"Pada Selasa (4/8), Tim Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Riau melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap putusan majelis hakim atas tiga terdakwa," kata Budi, Rabu (5/8/2026).
Langkah hukum ini sekaligus mencerminkan komitmen KPK untuk memastikan penerapan hukum yang tepat serta terwujudnya rasa keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
"Selanjutnya, Tim JPU KPK akan menyusun dan menyampaikan memori banding yang memuat argumentasi yuridis secara komprehensif sebagai dasar permohonan kepada Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali putusan pada tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di persidangan," ucapnya.
Diketahui, Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, divonis hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait kasus pemerasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Kamis 30 Juli 2026.
