Terkini, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik transformasi digital yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Sebanyak 27 peserta mengikuti program tersebut. Mereka berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Makassar sebagai lokasi kunjungan pembelajaran.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.
Sementara itu, Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program pembelajaran di Australia.
Menurutnya, Makassar dipilih karena dinilai memiliki praktik baik dalam tata kelola pemerintahan dan transformasi digital di tingkat daerah.
“Studi ini bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satunya yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,” katanya.
Lontara+ Integrasikan 358 Aplikasi Pemerintah
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar, salah satunya Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada 27 Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum Lontara+ hadir, terdapat 358 aplikasi milik organisasi perangkat daerah yang berjalan secara terpisah sehingga pelayanan publik tidak terintegrasi.
Melalui Lontara+, seluruh layanan kini berada dalam satu platform sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan maupun menyampaikan aspirasi.
“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelas Roem.
Data Kominfo Makassar mencatat, sejak Juli 2025 hingga Agustus 2026 terdapat 25.219 aduan masyarakat yang masuk melalui Lontara+. Dari jumlah tersebut, 22.663 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 89,9 persen.
Roem juga memaparkan hasil evaluasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut.
Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ mempermudah akses layanan publik, 90 persen menyatakan aplikasi mudah digunakan, sementara 87,5 persen menilai layanan menjadi lebih transparan dan menyatakan puas terhadap pelayanan yang diterima. Selain itu, lebih dari 70 persen responden menilai penanganan aduan berlangsung cepat.
“Berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan nasional di bidang transformasi digital. Ini menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ungkapnya.
MARVEC Jadi Pusat Analisis Data Kota
Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan layanan Call Center 112 sebagai pusat layanan kegawatdaruratan selama 24 jam.
Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat integrasi dan analisis data Kota Makassar yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Menurutnya, melalui MARVEC pemerintah dapat memantau berbagai indikator strategis secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya.
“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan SPMB, hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelas Roem.
Australia Awards Apresiasi Sistem Digital Makassar
Pemaparan tersebut mendapat perhatian para peserta Australia Awards. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan digital, pengelolaan data lintas perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat.
Rachel Nolan mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem digital yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.
Menurut Rachel, sistem yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan, termasuk melalui foto, sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.
Ia menilai sistem tersebut membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain.
“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.
