Jakarta, VIVA – Rembuk Pemuda menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah tegas Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik mafia beras yang dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan strategis bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Minggu 2 Agustus 2026, yang membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam menjaga tata kelola pangan nasional.
Bagi Rembuk Pemuda, persoalan mafia beras bukan lagi sebatas pelanggaran dalam rantai perdagangan. Persoalan ini telah berkembang menjadi persoalan tata kelola yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Urgensi tersebut semakin terlihat dari berbagai temuan yang disampaikan Kementerian Pertanian.
Dugaan penipuan mutu beras premium diperkirakan telah merugikan konsumen hingga Rp98 triliun, sementara praktik penyimpangan pada beras fortifikasi diperkirakan menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp71,9 triliun per tahun dengan potensi kerugian negara mencapai Rp56 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa mafia beras bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi telah menjadi ancaman terhadap efektivitas kebijakan pangan nasional dan perlindungan hak-hak konsumen.
Ketua Umum Rembuk Pemuda, Aidil Pananrang, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan harus dibarengi dengan keberanian membersihkan praktik-praktik yang merusak sistem distribusi dan tata niaga pangan.
"Pangan adalah benteng pertahanan negara, dan mafia pangan adalah musuh kedaulatan bangsa. Ketika ada pihak yang memalsukan kualitas pangan atau melakukan manipulasi demi keuntungan sepihak, mereka sedang mengancam stabilitas negara. Rembuk Pemuda siap pasang badan bersama Kementerian Pertanian untuk menyikat habis mafia pangan demi melindungi hak seluruh rakyat Indonesia," ujar Aidil, 5 Agustus 2026.
Rembuk Pemuda juga menaruh perhatian khusus terhadap dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang belakangan menjadi sorotan publik.
Program fortifikasi sejatinya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penambahan berbagai mikronutrien penting, seperti zat besi, seng, asam folat, dan vitamin B12. Program tersebut dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
