Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, ramai pada Rabu (5/8/2026) siang. Kemacetan mengular. Bukan ada kecelakaan atau demonstrasi, melainkan acara wisuda mahasiswa Universitas Padjadjaran.
Senyum bangga mengembang di wajah para wisudawan berjubah merah. Sebagian menenteng bunga segar yang dibeli dari pedagang kaki lima yang memanfaatkan momen wisuda.
Sebagian lainnya datang bersama orangtua, saudara, hingga sahabat. Kendaraan dari sejumlah daerah memenuhi badan jalan untuk mengantar keluarga menyaksikan hari yang dinanti bertahun-tahun itu.
Di tengah riuh perayaan tersebut, Solikhun (35), warga Bandung, hanya memandang dari atas sepeda motornya. Sambil menunggu pesanan, pengemudi ojek daring itu memperhatikan satu per satu toga berlalu dengan perasaan yang bercampur antara harapan dan kecemasan.
Baginya, setiap musim wisuda bukan hanya menandai lahirnya ribuan sarjana baru, melainkan juga bertambahnya orang yang akan bersaing mencari pekerjaan di tengah pasar kerja yang semakin ketat.
Namun, ia berharap nasib para lulusan itu jauh lebih baik dibandingkan dirinya yang hanya menamatkan pendidikan hingga SMA. ”Semoga mereka lebih beruntung. Sekarang susah cari kerja. Saya juga belum dapat lagi setelah kena PHK (pemutusan hubungan kerja). Apalagi banyak buruh yang kehilangan pekerjaan,” ujar Solikhun.
Kekhawatiran Solikhun bukan tanpa alasan. Gelombang pemutusan hubungan kerja masih membayangi Jawa Barat.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 sebanyak 18.815 pekerja di provinsi itu kehilangan pekerjaan. Memasuki Januari hingga Juni 2026, sebanyak 6.727 pekerja kembali terkena PHK.
Pada saat yang sama, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Jabar pada Mei 2026 mencapai 6,61 persen. Lulusan SMK menjadi yang tertinggi, yakni dengan 10,96 persen, selanjutnya ada SMA (8,37 persen) dan perguruan tinggi (7,11 persen). Sementara itu, jumlah penganggur tercatat 1,79 juta orang atau bertambah sekitar 6.140 orang dibandingkan periode sebelumnya.
Gelombang PHK itu bahkan terus berlanjut. Terbaru, 178 buruh pabrik garmen PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi kehilangan pekerjaan. Perusahaan diduga mengalami penurunan pesanan sejak 2019. Video para pekerja yang menangis dan berpelukan saat pengumuman PHK pun beredar luas di media sosial.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai industri garmen memang menjadi salah satu sektor padat karya yang paling rentan terhadap PHK karena keuntungan usaha terus tertekan.
Menurut Dedi, sebagian perusahaan memilih memindahkan investasi ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Karena itu, ia mendorong para pekerja mempertimbangkan peluang di sektor industri lain yang masih berkembang, seperti industri sepatu di Indramayu, Garut, dan Majalengka.
Akan tetapi, fenomena itu, menurut kalangan buruh, bukan persoalan satu perusahaan saja. Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jabar Dadan Sudiana mengatakan, industri tekstil mulai kehilangan daya saing.
Salah satu penyebabnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang melonggarkan masuknya produk impor murah, terutama dari China. ”Tidak hanya di Bandung, hal yang sama terjadi di Bogor, Purwakarta, hingga Karawang. Ribuan pekerja terdampak PHK,” katanya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai gelombang PHK tak hanya memunculkan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial.
Menurut dia, sebagian besar korban PHK berasal dari sektor industri dan perdagangan sehingga banyak yang akhirnya beralih ke sektor informal tanpa perlindungan sosial ataupun jaminan kesehatan.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja baru melalui penguatan sektor industri dan perdagangan. Tanpa itu, dampak sosial akibat PHK dikhawatirkan semakin meluas.
”Dalam tahap yang lebih mengkhawatirkan, PHK bahkan dapat memicu kasus kriminalitas,” ujar Acuviarta.
Kekhawatiran itu mulai terlihat. Awal pekan ini, polisi menangkap pasangan suami istri berinisial AS dan PS setelah nekat menjambret telepon genggam seorang anak di Kota Bandung.
Kepada polisi, AS mengaku nekat melakukan kejahatan karena kehilangan pekerjaan di sebuah bengkel motor dan kesulitan memenuhi kebutuhan empat anak serta membayar uang kontrakan.
”Saya nekat mengajak istri untuk menjambret HP demi kebutuhan hidup dan membeli susu anak,” kata AS, Rabu.
Tidak hanya bagi yang kehilangan pekerjaan, tekanan ekonomi juga dirasakan mereka yang masih bekerja. Rahmat Kurnia, pedagang beras di Pasar Kosambi, Bandung, mengaku kini jauh lebih berhati-hati mengelola usahanya.
Kenaikan harga beras dan biaya produksi membuat daya beli pelanggan menurun. ”Harga beras dan ongkos produksinya naik sekitar 30 persen. Sekarang beras lebih lama habisnya,” kata Rahmat.
Jika sebelumnya mampu membayar 2 ton beras di muka setiap bulan kepada distributor, kini ia memilih membayar setelah seluruh stok terjual. Ia tak ingin mengambil risiko ketika penjualan semakin sulit diprediksi.
”Saya baru bisa membayarnya setelah beras habis terjual. Sekarang sudah tidak ada lagi beras murah. Akibatnya, beras jadi lebih lama habisnya,” tutur Rahmat.
Saat iring-iringan wisudawan semakin banyak meninggalkan kampus membawa bunga dan ijazah di Jalan Dipatiukur, telepon genggam Solikhun pun berbunyi. Itu tandanya ada order masuk yang mesti ia selesaikan.
Namun, sebelum pergi, dia sekali lagi berharap para lulusan muda itu tak perlu menjalani nasib yang sama seperti dirinya. Kehilangan pekerjaan dan terjebak di ceruk kesempatan yang semakin sempit.
