jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (5/8) tentang Kemendagri godok usulan penambahan DAU, nasib PPPK bagaimana? 14 Agustus titik didih atau titik balik? Simak selengkapnya!
1. 14 Agustus 2026 Jadi Titik Balik atau Titik Didih PPPK Paruh Waktu?
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman
Pada 14 Agustus 2026 bakal menjadi salah satu momentum paling dinantikan oleh jutaan guru, tenaga kependidikan (tendik), kesehatan (nakes), dan teknis di Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi mengatakan, di balik penantian itu tersimpan harapan besar agar Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian mengenai penyelesaian status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK
Baca Selengkapnya di Bawah:
14 Agustus 2026 Jadi Titik Balik atau Titik Didih PPPK Paruh Waktu?
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Mengganggu Kenyamanan, PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh, Faktanya Begini
2. Pernyataan Terbaru Mendagri Tito Karnavian terkait Nasib PPPK, Penting!
Berikut ini pernyataan terbaru Mendagri Tito Karnavian terkait rencana kucuran bantuan pusat untuk pemerintah daerah yang mengalami masalah pembayaran gaji PPPK.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan segera mengucurkan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengatasi beban fiskal daerah. Tentunya, skema ini berlaku bagi pemda yang punya DBH kurang bayar dari pusat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pernyataan Terbaru Mendagri Tito Karnavian terkait Nasib PPPK, Penting!
3. Hakim MK Nilai Tak Masuk Akal Kompensasi Delay Pesawat Cuma Kue & Rp 300 Ribu
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan peran pengawasan pemerintah terhadap maskapai penerbangan dalam pelayanan transportasi udara, saat persidangan uji materiel Undang-Undang Penerbangan, Selasa (4/8//2026).
Saldi menanyakan apakah Kementerian Perhubungan sudah melakukan fungsi pengawasannya terkait persoalan-persoalan yang terjadi di layanan penerbangan, seperti penundaan keberangkatan, dan pengalihan penerbangan ke maskapai lain yang masih satu grup maskapai.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Hakim MK Nilai Tak Masuk Akal Kompensasi Delay Pesawat Cuma Kue & Rp 300 Ribu
4. Febrie Adriansyah Mengajukan 2 Praperadilan, Terpisah
Febrie Adriansyah melalui tim kuasa hukumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan Polri.
Praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Kami akan daftarkan praperadilan," kata kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (5/8).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Febrie Adriansyah Mengajukan 2 Praperadilan, Terpisah
5. Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU untuk Membayar Gaji PPPK
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespons adanya usulan penambahan dana alokasi umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut Bima, Saat ini Kemendagri masih melakukan penggodokan terhadap usulan tersebut.
"Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU, tetapi tentu ini belum pasti dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan," kata Bima di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU untuk Membayar Gaji PPPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Tak Akan PHK karena Ada Solusi Buat Gaji PPPK, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
