Presiden AS Donald Trump menyebut rencana perdamaian Gaza yang baru sebagai "terobosan bersejarah."
Namun sejauh ini, rencana damai yang baru diumumkan pekan lalu untuk mengakhiri pertempuran dan meredam krisis kemanusiaan, hanya berujung kebuntuan baru bagi pihak-pihak yang bertikai.
Para ahli menyoroti beberapa perbedaan antara kesepakatan damai baru dengan tersebut dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya.
Pertama, perjanjian ini jauh lebih rinci dan substansial. Kedua, pernyataan Trump menunjukkan bahwa ia mungkin bersedia mendesak Israel untuk menerima perjanjian damai tersebut. Terakhir, setelah menentang gagasan tersebut selama bertahun-tahun, bulan ini, kelompok Hamas yang berbasis di Gaza telah setuju untuk melakukan perlucutan senjata.
Hamas mengirim pejuangnya untuk menggencarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Akibatnya lebih dari 1.000 orang tewas dan memicu Israel melakukan operasi militer besar-besaran yang berlangsung selama hampir tiga tahun di Gaza.
Militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 jiwa di Gaza. Komisi penyelidikan independen PBB mengklasifikasikan tindakan militer Israel tersebut sebagai genosida.
Titik krusial dalam setiap rencana perdamaian Gaza adalah urutan peristiwa. Israel menuntut agar Hamas melucuti senjatanya sebelum Israel menarik pasukannya dari Gaza.
Awal bulan Juli lalu, Hamas menolak melucuti senjatanya sebelum Israel menarik pasukannya. Tidak ada titik temu, alhasil kebuntuan yang berkepanjangan. Namun, Hamas telah setuju menyerahkan kekuasaannya kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah kelompok teknokrat independen yang dibentuk untuk memerintah Gaza.
Pada akhir Juli, Hamas pun sepakat menyerahkan senjata mereka kepada NCAG.
Mengapa Hamas melakukan hal ini?Keputusan Hamas untuk melucuti senjata setelah bertahun-tahun bertempur melawan Israel harus ditanggapi dengan serius, kata Muhammad Shehada, peneliti tamu asal Gaza pada program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Urusan Luar Negeri Eropa.
Hamas berada di bawah tekanan dari para negara negosiator: Mesir dan Qatar. Hal ini bisa jadi semacam taktik politik "untuk menunjukkan bahwa Israel adalah pihak yang menghalangi kemajuan apa pun di Gaza, di bawah pemerintahan (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu," kata Shehada.
Namun Shehada menambahkan, "Mereka tidak akan membuat konsesi besar dan bersejarah seperti itu kecuali sudah benar-benar tersudutkan dan memahami bahwa ini adalah satu-satunya jalan."
Jika Israel menyetujui rencana perdamaian baru tersebut, Hamas juga tidak akan bisa mengingkarinya.
"Mereka akan terikat," kata Shehada kepada DW. "Karena jika mereka melanggar kesepakatan pelucutan senjata, mereka akan memberikan Israel alasan mutlak untuk melanjutkan operasi militer di Gaza dan menggagalkan seluruh kesepakatan Trump. Hamas kemudian akan disalahkan oleh seluruh masyarakat Palestina."
Di sisi lain, Hamas mungkin juga memahami bahwa Israel kemungkinan besar tidak menyetujui kesepakatan tersebut. Sehingga tidak perlu khawatir, proses pelucutan senjata akan segera terjadi, tambahnya.
Rencana perdamaian dan pergumulan dalam negeri IsraelIsrael segera menyatakan keberatannya terhadap kesepakatan 15 poin baru yang diusulkan AS.
"Versi yang telah dipublikasikan tidak mencerminkan posisi Israel," kata seorang juru bicara kantor perdana menteri Israel kepada kantor berita AFP.
Menteri sayap kanan ekstrem Israel Itamar Ben-Gvir menyebut di media sosial bahwa kesepakatan tersebut "tidak dapat diterima" sembari menambahkan bahwa "pembunuhan di Gaza harus terus berlanjut."
Israel akan menggelar pemilu pada Oktober dan Netanyahu menghadapi persaingan yang ketat. Jika ia membuat konsesi apa pun terkait Gaza, ia kemungkinan besar akan menghadapi protes publik dan kekurangan mitra koalisi potensial dari partai sayap kanan ekstrem tersebut.
"Netanyahu menghadapi pemilihan umum yang krusial dalam waktu kurang dari 90 hari ke depan dan meskipun mungkin ada sedikit kelonggaran pada isu-isu lain seperti Lebanon atau Iran, ia tidak dapat terlihat fleksibel terkait Hamas," jelas Aaron David Miller, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace.
"Bayangan peristiwa 7 Oktober masih sangat pekat dan gelap di atas Israel, dan akan terus seperti ini untuk jangka waktu panjang," kata peneliti senior itu.
Netanyahu akan berusaha menggagalkan segala bentuk kesepakatan damai di Gaza hingga pemilu Israel berlangsung, karena hal tersebut sama seperti "bunuh diri politik" baginya, tambah Shehada.
Setelah pertemuan pada hari Senin lalu antara Netanyahu dan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS, diumumkan bahwa pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel kini tidak akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana dirinci dalam rencana 15 poin yang baru.
Meski menurut pengamat, kemajuan bertahap penting untuk memberi waktu bagi masing-masing pihak untuk membangun kepercayaan.
Setelah Israel protes, rencana tersebut nampak kembali ke titik awal yang sifatnya mutlak: Israel hanya akan mundur setelah Hamas benar-benar dilucuti senjatanya.
Akankah AS menekan Israel?Menurut Shehada dan para ahli, sebenarnya hanya ada satu cara untuk mengubah hal ini: dengan tekanan dari AS.
"Israel … akan berada di bawah tekanan besar Trump untuk mengikuti rencana tersebut atau berisiko memicu kemarahannya dengan menggagalkan apa yang diklaimnya sebagai terobosan bersejarah," tulis Alan Pino, seorang peneliti senior di program Timur Tengah Atlantic Council, dalam sebuah tulisan opini untuk lembaga think tank AS, pekan lalu.
Telah ada beberapa bukti perihal tekanan dari Trump. Misalnya, ketika Presiden AS merilis rencana 15 poin tersebut, laporan menunjukkan bahwa Trump merilisnya tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Israel.
Setelah rencana tersebut dirilis, seorang pejabat senior AS memberikan pengarahan secara off the record kepada para wartawan dan menyiratkan bahwa Trump akan "sangat, sangat kecewa" jika Israel tidak mengikuti rencana baru tersebut.
Miller menekankan, "Donald Trump telah mengatakan dan melakukan beberapa hal untuk Israel, serta Netanyahu yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Tidak ada yang berbicara kepada seorang perdana menteri Israel seperti cara Trump berbicara kepada Netanyahu. Tidak ada yang membuka dialog dengan Hamas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Israel."
Semua itu belum pernah terjadi sebelumnya, kata Miller kepada DW. "Namun, apakah Donald Trump bersedia menanggung konsekuensi yang signifikan dan serius bagi hubungan AS-Israel adalah masalah yang berbeda," katanya kepada DW.
Hal itu bisa mencakup langkah-langkah seperti memotong atau membatasi bantuan AS atau kerja sama intelijen, serta tidak membela Israel di PBB dan forum lainnya. Namun, baik Miller maupun Shehada menekankan, tidak satu pun dari langkah-langkah tersebut telah diterapkan.
"Kalau Anda menghalangi Donald Trump mendapatkan sesuatu yang benar-benar dia inginkan, itu bisa membuat posisi Anda yang sangat buruk dan berbahaya," kata Miller.
"Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang begitu penting bagi Trump hingga dia bersedia benar-benar menekan Israel? Mungkin peluang normalisasi hubungan Israel-Saudi, jika ada terobosan nyata dalam konflik Gaza."
Namun, menurut Miller, kondisi saat ini masih sangat jauh dari skenario tersebut. Kecil kemungkinan Trump akan berbuat lebih dari sekadar melontarkan pernyataan. Mantan penasihat Departemen Luar Negeri AS itu juga menilai Trump kemungkinan akan lebih memusatkan pengaruhnya untuk menghindari konflik dengan Iran.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
width="1" height="1" />
(nvc/nvc)
