Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.
Selama ini, porsi saham mayoritas KCIC dimiliki konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sedangkan 40 persen sisanya tetap berada di tangan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini akan diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan selesai," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 6 Agustus 2026.
Purbaya menjelaskan kepemilikan saham KCIC nantinya akan dikelola melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Skema tersebut dipilih agar pengelolaan perusahaan tidak menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dialihkan ke Kementerian Keuangan dan akan dikelola melalui salah satu SMV fiskal yang kami miliki. Dengan begitu, pengelolaannya tidak langsung menjadi tanggung jawab APBN," jelas Purbaya.
Menurut dia, Kementerian Keuangan memiliki sejumlah SMV yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola aset maupun investasi strategis pemerintah.
Baca Juga :
Purbaya Pastikan Utang Whoosh Dikelola KemenkeuPurbaya menegaskan kepemilikan 60 persen saham KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Sebagai informasi, PSBI terdiri atas PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). "Di saya, bukan di bawah KAI," kata Purbaya.
Dengan skema baru tersebut, kepemilikan mayoritas KCIC akan berada di bawah kendali SMV yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.
(Kereta cepat Whoosh. Foto: dok KCIC)
Pembiayaan dari SMV, bukan APBN
Purbaya memastikan kebutuhan pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan akan ditopang dari keuntungan usaha dan dividen yang diperoleh SMV. "SMV juga memiliki keuntungan. Sebagian pembiayaan dapat berasal dari sana. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya," ujar Purbaya.
Menurut dia, mekanisme tersebut dirancang agar pengelolaan KCIC tetap berkelanjutan tanpa menambah tekanan terhadap APBN.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyampaikan pihak Tiongkok tetap berkomitmen melanjutkan kerja sama dalam proyek kereta cepat. Ia juga membuka peluang pengembangan jaringan kereta cepat hingga ke wilayah Jawa Timur.
"Enam puluh persen diberikan kepada kita (Kementerian Keuangan), sementara 40 persen tetap dimiliki pihak Tiongkok," ujar Purbaya.
Adapun mengenai SMV yang akan ditunjuk sebagai pengelola saham KCIC, Purbaya mengatakan pembahasannya masih berlangsung dan kemungkinan melibatkan lebih dari satu entitas. "Itu masih didiskusikan, kemungkinan lebih dari satu," kata Purbaya.
