Oleh: Samodra Wibawa, FISIPOL UGM; Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengapa peternak ayam membagikan ribuan butir telur secara cuma-cuma kepada masyarakat? Mengapa mereka menyuapi ayam dengan rumput, bahkan membawa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan dalam aksi demonstrasi?
Jawabannya bukan karena mereka tidak mampu menjual telur. Sebaliknya, mereka harus menjualnya terlalu murah hingga tidak lagi sanggup membeli pakan. Aksi teatrikal para peternak di Bundaran Gladag, Solo, baru-baru ini merupakan kritik terhadap suatu paradoks: Negeri agraris justru gagal menyejahterakan produsen pangannya sendiri.
Paradoks semacam itu tidak hanya terjadi pada peternak ayam. Kita juga pernah menyaksikannya pada petani cabai, bawang merah, tomat, bahkan kelapa. Ketika panen melimpah, harga jatuh. Ketika produksi berkurang, harga melonjak dan konsumen mengeluh. Dalam kedua keadaan tersebut, produsen primer tetap menjadi pihak yang merugi.
Artinya, persoalan kita bukan semata-mata produksi pangan, melainkan tata kelola pangan oleh pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Paradoks Negara Agraris
Selama beberapa dekade, pembangunan pertanian Indonesia lebih banyak diukur melalui peningkatan produksi. Swasembada menjadi simbol keberhasilan. Produktivitas menjadi indikator utama.
Namun keberhasilan produksi ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan produsen. Dalam kasus peternakan ayam, biaya produksi meningkat akibat mahalnya pakan, sementara harga ayam hidup dan telur jatuh di bawah biaya pokok produksi. Ketika kedua tekanan itu bertemu, keuntungan berubah menjadi kerugian. Produksi yang meningkat tidak lagi identik dengan meningkatnya pendapatan peternak.
Paradoks ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan lagi bagaimana meningkatkan produksi, melainkan bagaimana memastikan nilai ekonomi hasil produksi didistribusikan secara lebih adil.
Dalam buku-buku ekonomi dasar, pasar digambarkan sebagai mekanisme yang efisien. Harga dianggap mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
Namun Joseph Stiglitz (1989) mengingatkan bahwa mekanisme pasar hanya bekerja secara optimal apabila informasi, akses, dan kekuatan para pelaku relatif seimbang. Ketika terdapat ketimpangan kekuatan, hasil yang muncul belum tentu efisien, apalagi adil.
Peternak rakyat menghadapi situasi seperti itu. Mereka membeli input dengan harga yang hampir tidak dapat mereka tawar. Mereka menjual output kepada pasar yang juga tidak mereka kuasai. Risiko produksi mereka tanggung sendiri, tetapi harga berada di luar kendali mereka.
Dalam posisi demikian, peternak lebih menyerupai penerima keputusan daripada pelaku yang menentukan arah pasar.
Politik di Balik Tata Niaga
Harga pangan sesungguhnya tidak pernah sepenuhnya merupakan hasil mekanisme pasar. Ia selalu dipengaruhi oleh kebijakan negara, struktur industri, jaringan distribusi, akses pembiayaan, hingga hubungan kekuasaan di antara para pelaku ekonomi.
Anne Krueger (1974) menunjukkan bahwa setiap kebijakan ekonomi dapat menciptakan peluang bagi munculnya rent-seeking, yaitu upaya memperoleh keuntungan melalui penguasaan akses terhadap kebijakan, bukan melalui peningkatan produktivitas.
George Stigler (1971) mengingatkan bahwa regulator pun dapat menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar. Karena itu, kualitas tata kelola sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan negara menjaga kepentingan publik.
Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh adanya penyimpangan dalam setiap kebijakan pangan. Namun ini mengingatkan bahwa reformasi kelembagaan sama pentingnya dengan intervensi harga.
Negara Jangan Hanya Jadi Penolong
Pemerintah telah merespons krisis peternak melalui penetapan harga acuan, penundaan kenaikan harga pakan, pengawasan distribusi, serta penyerapan hasil produksi melalui Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini penting untuk meringankan tekanan jangka pendek yang dihadapi peternak.
Namun negara tidak hanya wajib hadir sebagai penyelamat ketika krisis telah terjadi. Negara harus membangun institusi yang mencegah krisis terus berulang.
Douglass North (1990) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada besarnya intervensi sesaat. Institusi yang baik menciptakan kepastian aturan, mengurangi biaya transaksi, dan memperbaiki posisi tawar pelaku ekonomi yang lemah.
Dalam konteks peternakan rakyat, institusi tersebut dapat berupa koperasi yang kuat, sistem informasi produksi yang transparan, pembiayaan yang terjangkau, asuransi usaha peternakan, serta kebijakan persaingan usaha yang mampu menjaga struktur pasar tetap sehat.
Dari Produksi Menuju Keadilan
Pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan produsen tidak selalu dilakukan melalui pengendalian harga. Thailand menekankan efisiensi logistik dan akses pasar; Malaysia mengombinasikan kompetisi yang sehat dengan dukungan langsung kepada produsen; Amerika Serikat membangun sistem asuransi dan pembelian surplus produksi ketika harga jatuh. Masing-masing menggunakan instrumen berbeda, tetapi semuanya berupaya mengurangi risiko yang ditanggung oleh produsen primer.
Tentu saja kita tidak harus meniru salah satu model tersebut secara utuh. Namun pengalaman negara lain itu menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau stabilitas harga konsumen. Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan kehidupan mereka yang memproduksi pangan.
Persoalan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan etika.
Sebuah bangsa tidak dapat mengaku berhasil membangun ketahanan pangan apabila produsen pangannya terus hidup dalam ketidakpastian. Pangan bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan, melainkan hasil kerja manusia yang menggantungkan kehidupan keluarganya pada setiap musim tanam dan setiap siklus produksi.
Demonstrasi peternak di Solo seharusnya dipahami sebagai pengingat bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya diukur dari melimpahnya produksi, tetapi juga dari keadilan yang menyertai proses produksi tersebut.
Daron Acemoglu dan James Robinson (2012) mengingatkan bahwa bangsa-bangsa yang mampu bertahan bukanlah bangsa yang semata-mata kaya sumber daya, melainkan bangsa yang membangun institusi-institusi inklusif—institusi yang membuka kesempatan, melindungi pelaku yang lemah, dan memastikan manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Karena itu, pertanyaannya bukanlah mengapa peternak ayam berdemo. Yang benar adalah: Apakah kita sedang membangun sistem pangan yang memberi harapan kepada produsen, atau sekadar sistem yang menjamin pangan selalu tersedia bagi konsumen?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menjadi negara agraris yang berkeadilan, atau negara agraris yang malah terus memiskinkan produsen pangannya.
