Pemerintah mengizinkan pondok pesantren (ponpes) dan sekolah berbasis keagamaan yang menerapkan sistem asrama (boarding school) dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri.
Namun, dapur tersebut tetap wajib memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berbasis keagamaan dengan jumlah penerima manfaat yang besar.
"Hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas seribu ke atas mereka boleh bikin dapur, tetapi terstandar SPPG," kata Zulkifli dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait perbaikan tata kelola MBG di Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
Menurut Zulkifli, pondok pesantren maupun boarding school dengan jumlah santri atau siswa di bawah 1.000 orang tidak diperbolehkan membangun dapur sendiri. Kebutuhan makanan mereka akan dipenuhi oleh SPPG terdekat.
"Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Itu memudahkan," ujarnya.
Ia mencontohkan, pondok pesantren dengan sekitar 2.000 santri yang tinggal di asrama dapat membangun dapur sendiri agar distribusi makanan lebih efektif. Meski demikian, dapur tersebut tetap harus memenuhi seluruh standar operasional pemerintah, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Jadi misalnya pondok yang punya dua ribu siswa atau santri yang boarding, mereka bisa buat dapur di tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG, yang juga nanti punya SLHS," ucapnya.
SPPG di Wilayah 3T Ditargetkan Rampung Pekan IniDalam rapat tersebut, pemerintah membahas percepatan pembangunan SPPG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Zulkifli mengatakan pembangunan SPPG di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku ditargetkan selesai dalam pekan ini.
"Yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat targetnya satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini insyaallah bisa kita selesaikan yang 3T," katanya.
Selain itu, pemerintah terus menyinkronkan data penerima manfaat MBG dari berbagai kementerian dan lembaga. Menurut Zulkifli, sebagian besar proses pemadanan data telah rampung.
"Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah nyambung. Ada beberapa koreksi nanti akan disampaikan oleh Kepala BGN, tetapi sebagian besar sudah hampir kita selesaikan," tuturnya.
