JAYAPURA, KOMPAS — Badan Gizi Nasional (BGN) menduga insiden keracunan massal yang menimpa ratusan warga di Kabupaten Jayapura dipicu kelalaian dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG). Hingga Kamis (6/8/2026), jumlah korban tercatat mencapai 527 orang, mulai dari balita hingga orang dewasa.
Dugaan keracunan makanan itu terjadi di sejumlah kampung di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Selasa (4/8/2026). Korbannya balita, anak-anak sekolah dasar, hingga orang dewasa.
Penyedia makanannya adalah dapur MBG Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Mereka melayani sedikitnya 2.000 penerima manfaat, mulai dari anak pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMA, hingga peserta posyandu.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya sejumlah kekurangan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Temuan itu mencakup aspek higienitas hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
”Kita evaluasi dan investigasi. Kita mendapat bantuan dari Polri, sejauh mana kekurangan dan hal-hal yang belum dilaksanakan oleh dapur,” kata Trenggono di Jayapura, Kamis (6/8/2026).
Saat ini, kata Trenggono, BGN telah menangguhkan sementara operasi dapur SPPG itu. Pihaknya masih berupaya menginvestigasi penyebab pasti insiden keracunan ini.
Di sisi lain, Trenggono menyampaikan terima kasih atas penanganan cepat kepada para korban yang dilakukan oleh pemerintah serta instansi terkait. Ke depan, dia meminta semua pihak terus mengawal dan memantau bersama pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat ini.
Sementara itu, hingga Kamis siang, dilaporkan sudah tidak ada lagi penambahan jumlah korban yang terdampak keracunan makanan ini. Namun, masih ada korban masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sebagian juga telah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Berri Wopari mengatakan, dari data yang diperoleh di posko pelayanan, jumlah warga yang terdampak mencapai 527 orang. Jumlah ini terdiri dari balita, anak usia sekolah, hingga dewasa.
Sebagian besar korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Distrik Waibu. Sebagian lagi dirawat di Rumah Sakit Kemenkes Jayapura, Puskesmas Depapre, serta beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
“Banyaknya kasus ini, selain secara klinis sakit tetapi secara psikologi mereka yang sudah makan juga datang (ke fasilitas kesehatan) daripada ada apa-apa. Itu yang membuat membludak angkanya,” ujar Berri.
Kendati belum bisa merinci data korban yang masih dirawat, Berri menyatakan sejauh ini tidak ada pasien dalam kondisi darurat. Pasien yang masih dirawat kondisinya semakin membaik menuju kondisi pulih.
Namun, Berri juga menyebut ada sejumlah pasien yang perlu penanganan khusus. “Ada beberapa yang mengalami kejang perut, itu karena racun yang hebat di saluran pencernaan. Ini masuk dalam prioritas rujukan. Sekarang kondisinya mulai membaik,” katanya.
Sementara itu, untuk penyebab pasti keracunan yang dialami oleh ratusan orang ini masih diinvestigasi. Sampel makanan sedang diperiksa di laboratorium terkait.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Mukry M Hamadi menyatakan, keprihatinan mendalam atas musibah ini. Menurut Mukry, banyaknya korban ini merupakan kejadian luar biasa yang perlu atensi khusus.
“Kami juga perlu mengapresiasi penanganan cepat, khususnya Pemerintah Kabupaten Jayapura dibantu instansi-instansi terkait seperti TNI-Polri,” katanya.
Harus ditarik semua, diurus semua oleh daerah. Termasuk kewenangan dalam menghentikan sementara atau permanen (dapur MBG). Programnya dibuat sesuai dengan cara makan orang Papua, ala orang Papua.
Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta segera ada evaluasi dari program ini. Mukry merasa sudah terlalu banyak insiden keracunan dalam program ini yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Papua.
Secara spesifik, Mukry meminta, evaluasi pengelolaan program ini harus didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di dalamnya diatur, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam program terkait kesehatan dan perbaikan gizi anak.
“Harus ditarik semua, diurus semua oleh daerah. Termasuk kewenangan dalam menghentikan sementara atau permanen (dapur MBG). Programnya dibuat sesuai dengan cara makan orang Papua, ala orang Papua,” ucapnya.
