JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sekitar 30 persen dari total pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2026 dibawa dari Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Amalia saat memaparkan hasil Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 di Kantor BPS, Kamis (6/8/2026).
Baca juga: BPS: Pengeluaran Pribadi Jemaah Haji 2026 Capai Rp 4,25 Triliun, Terbesar untuk Oleh-oleh
Ia menjelaskan, total nilai ekonomi penyelenggaraan ibadah haji 2026 mencapai Rp 29,25 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) haji reguler sebesar Rp 16,7 triliun, BPIH haji khusus sekitar Rp 7,2 triliun, serta pengeluaran pribadi jemaah sebesar Rp 4,25 triliun.
"Dan dari total pengeluaran tersebut, kami memperkirakan sekitar Rp 8,78 triliun atau 30 persen sebenarnya merupakan konsumsi di dalam negeri, yaitu konsumsi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau menggunakan bahan baku dari Indonesia," ujar Amalia Adininggar di kantor BPS, Kamis.
Baca juga: Kepuasan Layanan Haji di Armuzna Terendah, Kemenhaj Evaluasi Penanganan Jemaah di Mina
Amalia menerangkan, komponen konsumsi domestik tersebut tidak hanya berasal dari barang yang diproduksi di Indonesia, tetapi juga dari bahan baku asal Indonesia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi.
BPS menemukan sejumlah bahan makanan dan bumbu yang digunakan untuk penyediaan konsumsi jemaah di Tanah Suci telah dipasok dari Indonesia.
"Ada juga yang sudah dicek oleh para petugas dan pengawas haji kami waktu mereka mengecek ke dapur, bumbu-bumbu yang mereka gunakan juga sudah dari Indonesia sehingga ini sudah kami masukkan di dalam kalkulasi ini," kata dia.
Baca juga: Menhaj Sebut Kepuasan Layanan Haji 2026 Tinggi, tetapi Masih Harus Dibenahi
Sementara itu, sekitar 70 persen pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji masih mengalir ke Arab Saudi untuk pembelian barang dan jasa selama pelaksanaan ibadah haji.
"Dengan kondisi 30 persen yang merupakan konsumsi domestik, maka konsumsi domestik jemaah haji memberikan kontribusi sebesar 0,13 perawn terhadap total PDB Indonesia," tuturnya.
Baca juga: Survei BPS: Layanan Armuzna Dapat Kepuasan Terendah pada Haji 2026
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 mencapai 83,28 poin atau masuk dalam kategori memuaskan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pengukuran menggunakan metodologi baru yang lebih komprehensif dibandingkan metode sebelumnya.
Menurut Amalia, metode lama hanya mengukur layanan haji di luar negeri, lebih berfokus pada hasil layanan output, serta masih mengacu pada regulasi lama.
"Nilai IKLHI luar negeri tahun 2026 sebesar 82,71, sedangkan IKLHI dalam negeri mencapai 83,85. Secara keseluruhan nilai IKLHI berada pada kategori memuaskan," kata Amalia, di kantor BPS, Kamis (6/8/2026).
Baca juga: BPS: Sepertiga Jemaah Haji 2026 Berusia 60 Tahun ke Atas, Layanan Lansia Perlu Diperkuat
Ia mengatakan, penyempurnaan metodologi dilakukan agar pengukuran mencakup seluruh rangkaian layanan haji, mulai dari dalam negeri hingga di Arab Saudi
Dalam metode baru, IKLHI tidak hanya mengukur hasil layanan, tetapi juga proses pelayanan sesuai dengan regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji.
Survei dilakukan terhadap 14.400 jemaah haji melalui metode self-enumeration menggunakan kuesioner berbasis kertas maupun daring yang dilengkapi dengan wawancara dan observasi lapangan.
Untuk layanan di luar negeri, nilai IKLHI 2026 mencapai 82,71 poin, sedangkan layanan di dalam negeri, IKLHI mencapai 83,85 poin.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
