Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak hingga menyentuh USD 100 per barel.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan pemerintah belajar dari pengalaman saat harga minyak sempat melonjak tajam pada 2022 maupun sepanjang 2026 akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Menurutnya, berbagai simulasi telah disiapkan agar APBN tetap mampu menjaga stabilitas fiskal meski menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi.
“Makanya, kemudian kita perlu mengantisipasi, melakukan efisiensi. Jadi, kita juga mempersiapkan skenario bagaimana kondisi APBN kita kalau ICP-nya ini bergerak rata-rata sepanjang tahun, itu di kisaran USD 100 USD per barel. Atau mungkin di kondisi yang lebih rendah, di kisaran USD 90 USD per barel,” kata Rofyanto dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8).
Rofyanto menjelaskan pada APBN 2026 pemerintah semula menggunakan asumsi ICP sebesar USD 70 per barel. Namun, pecahnya perang di Timur Tengah sempat mendorong harga minyak melampaui USD 100 per barel, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai langkah antisipasi. Setelah sempat mereda akibat kesepakatan damai sementara, harga minyak kembali bergejolak ketika konflik kembali memanas.
Menurut Rofyanto, pemerintah memperkirakan rata-rata ICP sepanjang 2026 berada di kisaran USD 83 per barel. Meski demikian, simulasi APBN tetap disiapkan untuk menghadapi kemungkinan harga minyak bergerak ke level yang lebih tinggi.
Ia menegaskan gejolak harga minyak menjadi faktor yang paling sensitif terhadap kondisi APBN dibandingkan pergerakan nilai tukar rupiah.
“Karena kita paham, dampak gejolak harga minyak ke APBN kita itu kan sangat sensitif. Jadi setiap ICP naik 1 USD, itu kan defisitnya akan nambah Rp 6,8 (triliun). Namun kalau untuk nilai tukar, itu lebih terkontrol. Jadi kalau rupiah melemah Rp 100, itu kan defisitnya hanya sekitar Rp 0,8 (triliun). Jadi memang dampak ICP ini lebih signifikan, lebih berpengaruh ke APBN kita,” ungkap Rofyanto.
Rofyanto mengatakan pemerintah bersama DPR telah menyepakati rentang asumsi ICP dalam pembahasan awal APBN 2027 senilai USD 70 hingga USD 95 per barel. Rentang tersebut dinilai sudah mencerminkan kondisi pasar minyak yang masih penuh ketidakpastian sekaligus menjadi ruang antisipasi apabila harga energi kembali meningkat.
Meski saat ini harga minyak kembali turun ke bawah USD 80 per barel, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi apabila situasi global kembali memburuk.
“Jadi sebenarnya kita juga sudah mengantisipasi, menyiapkan excercise untuk kondisi yang lebih buruk. Katakanlah sampai ICP mencapai 100 USD per barrelnya,” tutur Rofyanto.
