Jakarta, tvOnenews.com - Barisan Advokasi Rakyat (BARA) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu mengenai potensi kerusuhan di Jakarta yang beredar di media sosial maupun melalui pesan berantai.
Masyarakat diminta tetap tenang, bijak dalam menerima informasi, serta mengutamakan sumber resmi sebelum menyebarluaskannya.
Koordinator Nasional BARA, Ivand Ahmad mengatakan informasi yang belum terverifikasi dapat memicu keresahan dan mengganggu situasi keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar, serta selalu memeriksa informasi melalui sumber yang kredibel,” kata ivand, kepada wartawan, Kamis (6/8).
Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan mengedepankan persatuan, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Ia juga mengajak masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Dalam keterangannya, BARA menyatakan dukungan terhadap langkah aparat kepolisian dalam menindak pelaku penyebaran hoaks maupun konten yang dinilai dapat merusak kehidupan sosial masyarakat.
Organisasi tersebut menilai penegakan hukum terhadap penyebar informasi palsu penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. “Kami percaya Polri memahami pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional,” lanjutnya.
Terkait maraknya narasi mengenai isu kerusuhan di media sosial, Ivand menyampaikan pandangannya bahwa isu tersebut merupakan respons terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto bertujuan memberantas praktik-praktik yang disebut sebagai kepentingan oligarki. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
