Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi usai meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua. Evaluasi dilakukan menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan penerima manfaat, mulai dari sanitasi, penyimpanan makanan, hingga mekanisme distribusi.
Ribka bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (6/8/2026). Keduanya memeriksa seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan makanan, hingga pendistribusian kepada para penerima manfaat.
Advertisement
Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya sanitasi tempat pencucian peralatan makan, kebersihan peralatan, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga mekanisme distribusi.
"Peninjauan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," kata Ribka.
Dia menegaskan seluruh pengelola SPPG harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan para penerima manfaat.
"Dari hasil peninjauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga proses distribusi. Semua ini harus segera dibenahi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat," ujarnya.
