Kajian Menyeluruh Dinilai Perlu dalam Wacana Penyesuaian Gaji Kepala Daerah

Jakarta: Wacana penyesuaian gaji kepala daerah dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menilai pembahasan ini perlu melihat persoalan secara lebih komprehensif termasuk proses yang dijalani sejak tahapan pencalonan.

"Kita perlu bahas dari beberapa dimensi. Dimensi awal dari pencalonan, membutuhkan banyak biaya dari mulai sosialisasi hingga pengembangan partai politik. lalu juga setelah pencalonan akan ada biaya kampanye. biaya yang banyak ini yang membuat banyak kepala daerah sehingga melakukan langkah melanggar hukum," kata Giri di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Giri, penyebab terjadinya pelanggaran tidak dapat disederhanakan hanya pada besaran fasilitas atau penghasilan yang diterima kepala daerah. "jadi, jika kita mensimplifikasi adanya korupsi hanya karena fasilitas kepala daerah yang kecil, hal tersebut menurut saya absurd," jelasnya.


Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas. Dokumentasi/ Instagram Giri Ramanda Kiemas.

Giri berpandangan bahwa peningkatan kesejahteraan kepala daerah juga sebaiknya dikaitkan dengan capaian kinerja yang terukur. Menurutnya terdapat sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan sebelum membahas kenaikan, di antaranya pembenahan sistem pembiayaan politik, penyusunan regulasi yang lebih baik, serta penguatan indikator kinerja pemerintahan daerah.

"Ya berdasarkan penelitian memang gaji itu bukan motivated factor. sehingga idealnya ada indikator indikator dari kinerja kepala daerah yang bisa menjadi dasar peningkatan gaji misalnya pelayanan publik, bagaimana birokrasi daerah dan lain lainnya," ungkapnya.