Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, pakar gizi, pelaku industri jasa boga, serta pemerintah daerah untuk menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut ditempuh di tengah kebutuhan penguatan kualitas layanan, keamanan pangan, standar higiene dan sanitasi, hingga kecukupan gizi dalam pelaksanaan MBG. Masukan dari berbagai pihak akan digunakan BGN sebagai dasar evaluasi kebijakan dan perbaikan operasional program.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya membuka ruang dialog yang lebih luas sejak ia menerima amanah memimpin lembaga tersebut. BGN, kata dia, membutuhkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan MBG.
“Kami ingin lebih banyak, lebih banyak mendapatkan input, masukan, dan juga melibatkan berkolaborasi dengan banyak pihak. Memang kita harus akui bahwa banyak sekali pihak yang memang concern dan sayang sama program MBG ini,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, usai berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jajaran Kementerian Kesehatan, dan para pakar di Kantor Kementerian Kesehatan, Rabu (5/8).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek utama dalam pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola program, penyusunan menu, pemenuhan kebutuhan gizi, standar higiene dan sanitasi, hingga penguatan keamanan pangan.
Selain itu, BGN dan Kementerian Kesehatan membahas pelibatan ahli gizi serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor diperlukan karena penyelenggaraan layanan makan bergizi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan menu, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, pengawasan dapur, rantai pasok, serta distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan masukan yang diperoleh dari forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan MBG. BGN akan mengevaluasi sejumlah aspek, termasuk porsi makanan, pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta langkah pencegahan risiko keracunan.
“Banyak sekali masukan yang kami terima, banyak hal ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya nggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain,” katanya.
Penguatan pengawasan keamanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam diskusi tersebut. Aspek ini menentukan kualitas layanan MBG sekaligus berpengaruh terhadap keberlanjutan operasional program. Kepatuhan terhadap standar pengolahan, higiene, sanitasi, dan distribusi makanan menjadi bagian penting dalam menekan risiko keamanan pangan.
BGN juga berencana membangun mekanisme konsultasi dan diskusi yang berkelanjutan dengan Kementerian Kesehatan dan para ahli. Dengan mekanisme tersebut, proses evaluasi serta perbaikan program tidak berhenti pada satu forum.
Baca Juga: BGN Ultimatum Dapur MBG, Tak Punya SLHS Terancam Tutup Permanen
Baca Juga: Jumlah Penerima MBG Berpotensi Menyusut, BGN Bersihkan 6 Juta Data Ganda
Baca Juga: BGN Hentikan Sementara Operasional 27 Dapur MBG di Banten, Ini Penyebabnya
Sudaryono menegaskan BGN tidak hanya membuka ruang masukan bagi akademisi dan pakar. Lembaga tersebut juga akan melibatkan praktisi serta pelaku usaha jasa boga atau catering yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan layanan makanan dalam skala besar.
“Saya sendiri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional membuka diri untuk bisa mendapatkan inputan dari siapapun, ahli termasuk juga saya rencana ada beberapa chef, ya kemudian ada juga industri-industri catering lah misalnya gitu, bagaimana kita ingin banyak dapat insight gitu, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang kita perlukan kedepannya,” tutup Mas Dar.
