BANGKA BELITUNG, iNews.id - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kedokteran umum Modular Operating Theatre di Rumah Sakit Umum Daerah Dr (HC) Ir Soekarno tahun anggaran 2021. Ketiga tersangka berinisial AH, AY, dan H. Mereka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Babel.
Kasus tersebut ditangani penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Babel. Berdasarkan hasil audit, dugaan penyimpangan pengadaan MOT itu menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp5,1 miliar.
Kepala Subdirektorat 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Babel Kombes Fatah Meilana membenarkan penahanan ketiga tersangka.
”Terkait perkara dugaan Tipidkor belanja modal alat kedokteran umum MOT di RSUD Soekarno TA 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5,1 miliar, Subdit 3 Tipidkor telah menetapkan tiga tersangka dan melakukan penahanan,” ujarnya dikutip Kamis (6/8/2026).
Baca Juga:Dapat Ucapan Ultah dari Dasco, Begini Reaksi Kubu NadiemDalam perkara ini, AH berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Sementara AY merupakan Direktur PT BWH yang menjadi penyedia sekaligus pemenang tender pengadaan tersebut.
Tersangka H menjabat sebagai Direktur PT RDP. Perusahaan tersebut berperan sebagai perusahaan pendukung atau pelaksana riil dalam pengadaan alat kedokteran umum MOT.
Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp5.191.845.454.
Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Penyidik masih melanjutkan proses hukum terhadap ketiga tersangka.
Selain menahan para tersangka, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan pengadaan MOT tersebut. Barang bukti itu meliputi 21 item peralatan dan perlengkapan pengadaan. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp324.219.000 dari para tersangka dan pihak terkait. Selain itu, mengamankan berbagai dokumen administrasi.
Dokumen yang disita mencakup tahapan pengajuan anggaran hingga proses pencairan nilai kontrak. Seluruh barang bukti akan digunakan untuk melengkapi berkas penyidikan.
Baca Juga:2 Pria Babak Belur usai Bobol SD di Mojokerto, Dalih Kepepet Bayar Sekolah AnakKetiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mereka juga dijerat dengan Pasal 603 dan atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas dugaan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling singkat dua tahun dan maksimal 20 tahun. Mereka juga terancam denda paling sedikit Rp10 juta hingga paling banyak Rp2 miliar.
#babel
