Ekonomi Tumbuh 5,29%, Banggar DPR Soroti Pelemahan Sektor Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku bersyukur ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan II 2026 di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Said, masa libur sekolah pada Juli berkontribusi terhadap sektor akomodasi, makanan, dan minuman.

BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Dorong Anggota DPRD Wujudkan Pembangunan Berkeadilan Ekologis

"Tumbuh hingga 10,6 persen," kata dia kepada awak media, Kamis (6/8).

Said melanjutkan masa penerimaan sekolah, pendidikan tinggi, serta kenaikan kelas menyumbang pertumbuhan ekonomi sektor infokom 6,97 persen pada triwulan II 2026.

BACA JUGA: Datangi DPR, Masyarakat Sipil Menuntut Putusan MK soal MBG Dieksekusi pada 2027

"Faktor musiman ini ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi, sehingga sektor infokom tumbuh 6,97 persen pada triwulan II 2026," katanya.

Said melanjutkan musim kemarau yang begitu panas juga mendorong permintaan terhadap listrik untuk suplai pendingin ruangan, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. 

BACA JUGA: DPR Desak Pemerintah Evaluasi Proyek Pemetaan Nonperkotaan BIG

"Konflik geopolitik meningkatkan harga gas, sehingga sektor listrik dan gas nasik 10,81 persen," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Namun, Said menyoroti penurunan sektor industri pengolahan yang melambat dari 5,04 persen pada triwulan I 2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II 2026.

"Kenapa pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini? Sebab, industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional, sekaligus cerminan dari sebagain besar tenaga kerja formal," ujar dia.

Said juga menyoroti sektor pertanian yang mengalami pelambatan menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 4,97 persen pada triwulan I 2026.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) itu mengatakan penurunan ini menjadi ironis ketika Indonesia mencatat panen serentak di berbagai daerah. 

Said mengatakan sektor pertanian sangat strategis karena berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional.

"Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab sektor pertanian cerminan dari sektor primer," katanya.

Dari sisi permintaan, ujar dia, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05 persen, sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen. 

Hanya saja, kata Said, kinerja investasi barang modal (PMTB) naik menjadi 6,87 persen dan ekspor melonjak ke angka 4,13 persen.

Dia pun dalam pernyataannya menyoroti sektor ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan II.

Terlebih lagi, lanjut dia, Data BPS menunjukkan pekerja formal pada Mei 2026 mencapai 60,31 juta orang (40,7 persen) dan pekerja informal mencapai 87,88 juta orang (59,3 persen).

Said mengatakan proporsi pekerja informal ini tercatat meningkat 1,6 persen dibandingkan posisi November 2025.

?"Tantangan ke depan bagaimana kita meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Kuncinya memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," tutur Said.

Dia mengatakan besarnya porsi sektor informal disinyalir berdampak langsung pada pelebaran jurang kesenjangan sosial (gini ratio) yang naik menjadi 0,368 pada Maret 2026 dari posisi 0,363 pada September 2025.

?"Angka di atas sekaligus menjelaskan mereka yang masih bertahan bekerja di sektor formal lebih bisa bertahan, atau bahkan tumbuh karena dukungan berbagai jaminan sosial, sementara yang berada pada sektor informal lebih dihadapkan pada peningkatan inflasi pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan dan bahan makanan," katanya.

Said mengungkapkan DPR menyikapi ketimpangan tersebut akan mendorong intervensi aktif pemerintah melindungi kelompok pekerja informal.

?"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," pungkasnya. (ast/jpnn)