jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas berbagai isu dan usulan terkait kontestasi politik yang akan masuk Revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi usul fraksi PKB yang meminta wakil kepala daerah tidak dipilih satu paket dalam pilkada.
BACA JUGA: Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tolak Pansus Angket Mengusik Ranah Privasinya
"Sebaiknya segera dibentuk pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif," kata Ganjar kepada awak media, Kamis (6/8).
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyebutkan isu dalam kepemiluan misalnya terkait kodifikasi UU Politik, desain pemilihan, wacana keserantakan, hingga sistem proporsional.
BACA JUGA: Polemik Ucapan Deddy Sitorus Memanas, PDIP Layangkan Somasi ke Pengurus KWP
Termasuk, kata dia, pembahasan UU Pemilu akan menyangkut kontestasi pilpres tentang angka Presidential Threshold atau PT.
"Begitu banyaknya isu," ungkapnya.
BACA JUGA: Legislator PKB Harap Pemisahan Anggaran MBG dari Alokasi Pendidikan Dilakukan 2027
Ganjar juga menyebut pembahasan Pansus perlu dibentuk karena akan dibahas Parliamentary Threshold, besaran dan penataan dapil, alokasi jumlah kursi, hingga metode konversi suara.
Dia juga mengatakan Pansus juga bakal membahas sistem pilkada terkait langsung atau alternatif, ambang batas pencalonan kepala daerah, hingga persyaratan calon perseorangan.
Begitu pula akan dibahas penguatan kelembagaan KPU, Bawaslu, DKPP, rekrutmen penyelenggara, hingga urusan penyelesaian sengketa pemilihan.
Dia juga melanjutkan pembahasan dalam Pansus akan menyinggung integritas pemilu dan representasi keterwakilan perempuan.
"Maka, perlu segera dilakukan pembahasan, sehingga pembahasan tidak parsial," ujarnya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saat PKB Menampar Halus Elite PBNU dengan 10.000 MCK
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
