Presiden Prabowo Subianto meminta adanya percepatan proses pengambilan keputusan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) skala besar, khususnya di PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Hal tersebut diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8). Ia menyebutkan salah satu fokus utama ratas adalah penyederhanaan struktur birokrasi korporasi pelat merah.
“Berikutnya arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” ungkap Rosan.
Rosan menuturkan, melalui proses penyederhanaan (streamlining), pemerintah telah mencatatkan pengurangan sebanyak 274 entitas perusahaan pelat merah hingga Juli 2026. Ia memastikan langkah restrukturisasi ini akan terus berlanjut.
“Streamlining yang sudah kita lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan per akhir bulan Juli kemarin. Beliau juga minta di-update seperti itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan total jumlah entitas BUMN dapat terpangkas drastis dari 1.077 perusahaan menjadi hanya 350 perusahaan pada akhir 2026. Pengurangan tersebut dilakukan melalui skema penutupan, konsolidasi, dan merger yang dieksekusi oleh Danantara.
Prabowo sebelumnya mengaku terkejut saat pertama kali menerima laporan mengenai jumlah gurita bisnis BUMN yang mencapai ribuan anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
“Saya kaget waktu saya jadi presiden saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1.077, dan ini harus kita cek lagi ada BUMN yang bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan,” kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7).
Hemat Biaya Operasional hingga Rp 80 Triliun
Dalam arahannya, Prabowo mengungkapkan penutupan ratusan entitas BUMN yang tidak efisien telah menghasilkan penghematan biaya rutin (overhead) yang masif hingga mencapai Rp 50 triliun. Angka tersebut berasal dari efisiensi gaji direksi, komisaris, sewa gedung, biaya utilitas listrik, hingga efisiensi rapat kerja.
Bahkan, pemerintah memproyeksikan angka penghematan tersebut bakal terus merangkak naik hingga mendekati kisaran Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun menjelang akhir Desember 2026.
Dengan sisa waktu target penggabungan dan penutupan sekitar 700 entitas BUMN hingga akhir tahun ini, pemerintah optimistis perampingan struktur korporasi negara dapat menciptakan ruang fiskal yang jauh lebih sehat dan lincah.
