London: Komisi Amal untuk Inggris dan Wales membuka penyelidikan terhadap badan-badan amal yang diduga menyalurkan dana ke permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataan pada Rabu, 5 Agustus 2026, komisi tersebut mengatakan akan menelusuri besaran dana amal yang disalurkan ke permukiman ilegal, apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan organisasi, serta apakah diperlukan tindakan regulasi.
Penyelidikan ini menyusul laporan The Guardian tahun lalu yang mengungkap dua badan amal Inggris mentransfer sekitar USD7,6 juta kepada sekolah menengah Bnei Akiva Yeshiva di Susya, sebuah permukiman Israel yang dianggap ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Pada Juni lalu, anggota parlemen dari Partai Buruh, Melanie Ward, mengajukan pengaduan resmi kepada komisi. Ia menuduh 32 badan amal di Inggris dan Wales telah menyumbangkan sedikitnya USD37,3 juta kepada permukiman Israel yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.
The Guardian melaporkan penyelidikan tersebut merupakan respons langsung atas pengaduan Ward. Delapan Badan Amal Diselidiki Komisi Amal menyatakan penyelidikan tahap awal akan difokuskan pada delapan badan amal yang identitasnya belum diungkap.
Asisten Direktur Kepatuhan Berisiko Tinggi Komisi Amal, Stephen Roake, mengatakan tuduhan serius telah disampaikan terkait badan amal Inggris yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di Palestina.
"Langkah pertama adalah memastikan fakta-fakta yang ada sebelum menentukan apakah diperlukan tindakan regulasi berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang diperoleh. Proses ini juga akan menjadi dasar penyusunan panduan regulasi baru bagi badan amal guna menjaga kepercayaan publik," ujar Roake, dikutip dari TRT World.
Komisi mengatakan akan meninjau lokasi mitra badan amal tersebut serta waktu pelaksanaan aktivitas yang dipersoalkan. Identitas organisasi akan dipertimbangkan untuk diumumkan ketika hasil penyelidikan dipublikasikan.
Regulator juga berencana memperluas penyelidikan terhadap badan amal lainnya secara bertahap.
Komisi menyatakan telah membagikan informasi mengenai ruang lingkup penyelidikan kepada kepolisian dan otoritas pajak Inggris (HM Revenue and Customs). Sementara itu, Unit Kejahatan Perang Kepolisian Metropolitan London menyebut belum melakukan penyelidikan terhadap badan amal terkait dugaan donasi tersebut. Desakan Larangan Pendanaan Permukiman Israel Pada Juni lalu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Yvette Cooper, mengatakan kepada parlemen bahwa ia telah meminta Komisi Amal menyelidiki dugaan penyalahgunaan sistem badan amal untuk menyalurkan dukungan kepada permukiman ilegal Israel.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan skema keringanan pajak (Gift Aid) Inggris untuk mendukung permukiman tersebut.
Menanggapi pernyataan Cooper, Melanie Ward mengatakan dirinya bersama 140 anggota parlemen Partai Buruh menginginkan larangan, bukan sekadar penyelidikan.
Ward menilai komisi sebenarnya telah mengetahui dugaan penyaluran dana tersebut sejak Juli tahun lalu, namun belum mengambil tindakan.
Menurut kelompok pemantau permukiman Israel, Peace Now, saat ini terdapat 141 permukiman ilegal dan 360 pos permukiman di Tepi Barat yang diduduki, selain 15 permukiman di Yerusalem Timur.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016 menyatakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki dasar hukum dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini penasihatnya pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal serta menyerukan pengosongan seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Inggris Selidiki Badan Amal yang Danai Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat
