JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi terus memakan korban, dari terhambatnya pembangunan hingga membengkaknya kemiskinan.
Di tengah derasnya operasi tangkap tangan dan vonis penjara terhadap pelaku korupsi, wacana hukuman mati kembali mengemuka.
Kali ini, dorongan datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis yang menilai Indonesia tidak perlu ragu menerapkan pidana mati bagi koruptor.
Menurut Cholil, Indonesia bukan negara yang asing dengan hukuman mati.
Baca juga: MUI Dorong Hukuman Mati Koruptor Berjalan Paralel dengan Perampasan Aset
Vonis tersebut pernah dijatuhkan terhadap pelaku terorisme dan kejahatan narkotika.
Namun, untuk perkara korupsi, ancaman pidana mati yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum pernah sekalipun diterapkan.
"Kita sudah pernah melakukan hukuman mati kepada (kasus) narkoba dan terorisme. Artinya Indonesia itu tidak tabu dengan hukuman mati, hanya saja belum pernah diterapkan pada kasus korupsi," kata Cholil, dilansir dari laman MUI, Kamis (6/8/2026).
Bagi MUI, hukuman mati diperlukan untuk menghadirkan efek jera, terutama terhadap koruptor yang menyebabkan kerugian negara dalam skala besar hingga memicu kemiskinan dan kerusakan sistemik.
Cholil juga menegaskan hukuman mati semestinya berjalan beriringan dengan perampasan aset sehingga hasil korupsi tidak diwariskan kepada keluarga pelaku.
Pandangan itu muncul di tengah kegelisihan bahwa banyaknya penangkapan koruptor belum berbanding lurus dengan menurunnya praktik korupsi.
"Penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. Karena orang tidak takut dan orang tidak jera," ujar dia.
