Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat pengembangan platform SINTESIS (Smart Integrated System for Strategic Information and Evaluation Services) guna mendukung proses analisis dan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan pengembangan SINTESIS perlu dilakukan secara konsisten dan kolaboratif agar memberikan manfaat nyata bagi pimpinan, unit kerja di lingkungan Kemendagri, serta pemerintah daerah.
"Pengembangan SINTESIS harus terus dilanjutkan dan disempurnakan. Platform ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyajian data, tetapi juga berkembang menjadi instrumen analisis yang membantu BSKDN menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan secara lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika di pusat maupun daerah," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pengembangan platform tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara BSKDN Kemendagri dan Program SKALA yang berlangsung di Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas arah kerja sama BSKDN dengan program SKALA, penguatan kualitas dan tata kelola data, pemanfaatan teknologi, serta peluang kolaborasi dalam pengembangan SINTESIS.
SINTESIS dikembangkan sebagai bagian dari optimalisasi fungsi Command Center BSKDN. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data dan informasi strategis, memantau perkembangan isu pemerintahan dan pembangunan daerah, menyajikan profil daerah, serta mendukung proses analisis dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan.
Pada kesempatan sama, Petra Karetji, selaku Team Leader SKALA, mengapresiasi inisiatif BSKDN dalam mengembangkan SINTESIS.
Menurutnya, penguatan sistem informasi dan analisis berbasis data menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan.
"Kami menyambut baik pengembangan SINTESIS oleh BSKDN Kemendagri. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat penggunaan data dan informasi dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan. SINTESIS memiliki potensi besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terarah, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya.
Program SKALA juga mendukung upaya BSKDN dalam memperkuat tata kelola data, mekanisme validasi, serta pemanfaatan informasi yang melibatkan berbagai unit kerja.
Pengembangan SINTESIS perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, kualitas dan interoperabilitas data, keamanan sistem, serta keberlanjutan pengelolaannya.
"Pengembangan platform tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, kapasitas sumber daya manusia, kejelasan proses bisnis, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap SINTESIS dapat terus dikembangkan sebagai instrumen pendukung kebijakan berbasis bukti sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Petra.
Melalui pengembangan SINTESIS, BSKDN Kemendagri berupaya membangun ekosistem kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data.
Platform tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas BSKDN dalam menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan pengembangan SINTESIS perlu dilakukan secara konsisten dan kolaboratif agar memberikan manfaat nyata bagi pimpinan, unit kerja di lingkungan Kemendagri, serta pemerintah daerah.
"Pengembangan SINTESIS harus terus dilanjutkan dan disempurnakan. Platform ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyajian data, tetapi juga berkembang menjadi instrumen analisis yang membantu BSKDN menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan secara lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika di pusat maupun daerah," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pengembangan platform tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara BSKDN Kemendagri dan Program SKALA yang berlangsung di Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas arah kerja sama BSKDN dengan program SKALA, penguatan kualitas dan tata kelola data, pemanfaatan teknologi, serta peluang kolaborasi dalam pengembangan SINTESIS.
SINTESIS dikembangkan sebagai bagian dari optimalisasi fungsi Command Center BSKDN. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data dan informasi strategis, memantau perkembangan isu pemerintahan dan pembangunan daerah, menyajikan profil daerah, serta mendukung proses analisis dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan.
Pada kesempatan sama, Petra Karetji, selaku Team Leader SKALA, mengapresiasi inisiatif BSKDN dalam mengembangkan SINTESIS.
Menurutnya, penguatan sistem informasi dan analisis berbasis data menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan.
"Kami menyambut baik pengembangan SINTESIS oleh BSKDN Kemendagri. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat penggunaan data dan informasi dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan. SINTESIS memiliki potensi besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terarah, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya.
Program SKALA juga mendukung upaya BSKDN dalam memperkuat tata kelola data, mekanisme validasi, serta pemanfaatan informasi yang melibatkan berbagai unit kerja.
Pengembangan SINTESIS perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, kualitas dan interoperabilitas data, keamanan sistem, serta keberlanjutan pengelolaannya.
"Pengembangan platform tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, kapasitas sumber daya manusia, kejelasan proses bisnis, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap SINTESIS dapat terus dikembangkan sebagai instrumen pendukung kebijakan berbasis bukti sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Petra.
Melalui pengembangan SINTESIS, BSKDN Kemendagri berupaya membangun ekosistem kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data.
Platform tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas BSKDN dalam menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
