BANDUNG, KOMPAS- Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 menunjukkan 1.033.182 orang yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 masih menganggur. Mahasiswa di Jawa Barat mengaku khawatir dengan data tersebut serta menagih program penciptaan 19 juta pekerjaan yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 mencatat jumlah penduduk usia kerja jumlah penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Dari jumlah itu, 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3.
Jika ditarik ke belakang hingga Sakernas Agustus 2022, jumlah pengangguran dengan latar belakang sarjana meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada Sakernas 2022, sarjana yang menganggur mencapai 7,98 persen dan Sakernas 2023 mencapai 10,3 persen.
Tren itu kembali berlanjut pada Sakernas Agustus 2024 mencapai 11,28 persen. Kondisi serupa masih terlihat pada Sakernas Agustus 2025 yang mencapai 12,12 persen. Terkini pada Sakernas Mei 2026 mencapai 14,31 persen.
Kekhawatiran atas meningkatnya jumlah pengangguran lulusan perguruan disuarakan kalangan mahasiswa di Bandung, pada Jumat (7/8/2026).
Mereka menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bandung, Bertrand Petrus Orinbau mengatakan, kondisi jutaan sarjana yang menganggur menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Hal ini dinilai tidak sesuai janji pemerintah Prabowo-Gibran untuk menyediakan 19 juta pekerjaan.
Ia menilai, pemerintah memang telah berupaya membuka lapangan kerja melalui berbagai program seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dalam pelaksanaannya belum tepat sasaran karena terindikasi banyak pekerja ditempatkan tidak sesuai kompetensinya.
“Dalam temuan kami, diduga banyak pekerja ditempatkan tidak sesuai kemampuannya. Akibatnya, efektivitas program dalam menyerap tenaga kerja terdidik masih terbatas. Di manakah janji 19 juta pekerjaan itu?,” kata Bertrand.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Perguruan tinggi juga harus mengevaluasi ilmu dan ketrampilan yang ditanamkan kepada mahasiswa sehingga sesuai dengan kebutuhan industri.
“Berdasarkan pengamatan kami, banyak alumni PMKRI yang berprofesi sebagai wiraswasta mengalami tekanan ekonomi yang berat saat nilai tukar rupiah melemah. Akibatnya, dunia usaha lebih berhati-hati untuk merekrut tenaga kerja baru,” ungkap Bertrand.
Pandangan kritis juga disampaikan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Mohamad Adzanu Satria Putra. Ia menilai, meningkatnya proporsi pengangguran sarjana menunjukkan jumlah lulusan tidak diimbangi dengan daya serap dunia kerja.
Mahasiswa yang biasa disapa Putra ini menyatakan, masyarakat masih menanti realisasi janji pembukaan 19 lapangan pekerjaan yang pernah disampaikan pemerintah. Menurutnya penyerapan tenaga kerja usia produktif khususnya sarjana menjadi faktor penting menjaga produktivitas ekonomi nasional.
“Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar lulusan memiliki peluang kerja yang lebih besar,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Pada dua tahun pertama, fokus utama Pemprov Jabar dari strategi itu adalah penyelesaian infrastruktur dan pelayanan dasar, seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
”Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang,” ujar Dedi.
