Ketua Dewan Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Herman Darnel, mengakui persoalan lahan memang menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan PLTS 100 GW. Untuk mengatasi itu, ia menyarankan salah satunya lewat skema sewa atap untuk penempatan panel surya.
“Memang prioritas lahan itu adalah rooftop dulu. Rooftop itu yang diperlukan mungkin sekarang adalah saya punya pemikiran untuk rooftop ini dan mungkin udah ada di tempat lain, nanti orang yang pasang listrik PLTS di rumahnya itu enggak perlu yang punya," kata Herman dalam media briefing IESR di Jakarta pada Kamis (6/8).
"Jadi yang punya itu bisa sebuah perusahaan swasta yang melakukan usaha itu dan dia yang berjualan ke PLN atau PLN sendiri,” tambahnya.
Selain itu, ada 5 skema lain yang menurutnya bisa digunakan untuk menempatkan panel surya dalam program PLTS 100 GW. Tempat-tempat tersebut meliputi kawasan industri, waduk, bekas tambang, lahan kritis, sampai lahan tidak produktif.
Namun, Herman melihat penempatan panel surya dengan skema sewa atap masyarakat menjadi hal yang bisa diprioritaskan. Ia juga mengungkapkan ada beberapa lahan yang seharusnya tak menjadi tempat panel surya dalam program tersebut.
“Nah jadi yang harus dihindari sewa lahan produktif, kawasan paman sama kawasan konservasi. Nah ini juga hal yang perlu diinventarisasi,” ujar Herman.
Herman berharap program pembangunan PLTS 100 GW tersebut tak hanya menetapkan target besaran produksi, tetapi juga detail lokasi yang bisa digunakan untuk penempatan fasilitas seperti panel surya.
“Ini kritik kami dari AESI, artinya tidak ditentukan di mana titiknya. Jadi harus ditentukan paling tidak kalau tidak titiknya kabupaten atau kotanya lah di mana gitu loh,” kata Herman.
Potensi Investasi Berbentuk PabrikTerkait potensi investasi, Herman juga menjelaskan rencana pembangunan PLTS 100 GW bisa menarik minat banyak perusahaan untuk membangun panel surya. Utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang berasal dari China yang kini turut menjadi pemasok panel surya.
Herman yakin semakin banyak investor berminat karena rencana tersebut juga sudah diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Nah kita ini, saya yang gembira dengan 100 GW ini, 100 GW ini akan menjanjikan, China bisa bangun pabrik panel surya. Kalau kita nggak punya deklarasi 100 GW, investor tuh kan takut juga, paling-palingnya kalau bangun di sini untuk diekspor, tapi ini untuk keperluan lokal,” tutur Herman.
Sebelumnya, Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GW itu bisa rampung dalam 1 tahun. Hal ini seiring dengan transformasi menuju energi baru terbarukan (EBT).
Prabowo menilai, berbagai skenario dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian nasional memang harus disiapkan, yang sekaligus dapat mempercepat agenda transformasi termasuk mencapai swasembada energi.
"Menurut saya krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat," ungkapnya saat Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3).
