Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang memproses pemberhentian tidak hormat atas 66 kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka semua berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan proses pemberhentian dilakukan terhadap kepala dapur yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum.
"Sampai hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat," kata Sudaryono dalam konferensi pers, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pemecatan antara lain tindakan indisipliner berupa tidak masuk kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut, menjadi korban maupun terlibat kasus penipuan (phishing), terlibat judi online, hingga melakukan tindak pidana.
"Karena tindakan indisipliner tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Kemudian ada kejadian phishing, kemudian ada juga yang terlibat judi online dan juga ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana," ujarnya.
Selain itu, BGN juga menemukan praktik penyalahgunaan wewenang, termasuk dugaan permintaan uang atau fee oleh oknum kepala dapur.
Menurut Sudaryono, seluruh proses pemberhentian telah diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencabut status ASN P3K para kepala dapur tersebut.
"Ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur," katanya.
Di luar itu, BGN masih menangani 60 kasus yang saat ini masuk tahap pembinaan internal. Sebagian besar kasus berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dan mitra penyedia dapur MBG.
Sudaryono mengatakan pihaknya masih mendalami akar persoalan dalam setiap kasus, termasuk dugaan adanya permintaan fee oleh kepala dapur maupun tekanan dari mitra agar kualitas makanan diturunkan demi memperoleh keuntungan lebih besar.
"Sebagian besar itu karena terjadinya konflik antara mitra yang punya dapur berkonflik dengan kepala dapurnya. Apakah kepala dapurnya neken-neken mitra minta fee atau mitranya yang neken-neken kepala dapurnya sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan, ini kami cek semua," ujarnya.
Ia merincikan, kasus-kasus yang diproses tersebar di berbagai wilayah, yakni Jawa Barat sebanyak 29 kasus, Jakarta 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kalimantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus, serta 5 kasus di wilayah lainnya.
Sudaryono juga menegaskan bahwa kasus keracunan yang terjadi berulang di suatu dapur menjadi salah satu dasar bagi BGN untuk memecat kepala dapur secara tidak hormat.
"Indisipliner, kemudian tidak hadir, ada juga kasus keracunan yang berulang juga menjadi salah satu alasan kami melakukan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran ini, kemudian kami berhentikan status ASN P3K-nya di Badan Kepegawaian Negara," tegasnya.
(arj/arj)
