Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mendorong program hilirisasi bisa menjadi tuan di negeri sendiri, sehingga terbentuk kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.
Hal itu disampaikannya dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia", yang digelar di Jakarta.
“Bagaimana membangun kedaulatan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam? Hilirisasi adalah instrumennya,” ujar Bahlil, Jumat, 7 Agustus 2026.
- Yeni Lestari/VIVA
Dia menyampaikan, hilirisasi di Indonesia belum seutuhnya sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Sila Kelima dari Pancasila.
Melalui bukunya yang berjudul “Tuan di Negeri Sendiri”, Bahlil menyoroti bagaimana hilirisasi berlangsung di daerah, namun manfaatnya hanya dirasakan oleh pemerintah pusat dan investor.
“Karena dulu itu hilirisasi kita belum by design, masih konsepnya tiba saat tiba akal. Yang penting jadi dulu,” ujarnya.
Dalam buku “Tuan di Negeri Sendiri”, Bahlil menceritakan bagaimana kelembagaan itu penting bagi hilirisasi sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, dan China.
Dia juga menyampaikan keuntungan hilirisasi lebih banyak dirasakan oleh pihak luar, karena investor dalam program hilirisasi banyak berasal dari luar negeri.
“Ini karena bank kita enggak mau membiayai itu (hilirisasi). Alhamdulillah karena Bapak Presiden mengerti tujuan hilirisasi, sekarang yang mengelola dan membiayai hilirisasi adalah Danantara,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam peluncuran 10 buku yang telah ia susun sejak masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Adapun yang terpantau menghadiri peluncuran 10 buku tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad, hingga jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih. (Ant).
